Selain Bangun Jalur Sepeda, DPRD: Perbaikan Angkutan Umum Diprioritaskan

ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli menyambut positif target Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang ingin menyediakan 535 km jalur sepeda pada 2026 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjelasan dari Peraturan Gubernur No 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

Namun, ia memberikan catatan bahwa dalam menyediakan jalur sepeda yang masif, Pemprov DKI tetap harus terlebih dulu memprioritaskan perbaikan angkutan umum yang menyeluruh.

"Untuk menjadikan Jakarta makin baik dan modern, kita harus sebanyak-banyaknya mendorong agar masyarakat beralih ke transportasi publik. Juga mengajak warga Jakarta bersahabat dengan lingkungan," kata Taufik saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (25/9).

Baca juga : Dishub DKI akan Tertibkan Angkutan Bus Tua

Taufik melanjutkan, Wali Kota Bogota dulu, yang membangun sistem 'busway' serta menjadi rujukan kota-kota dunia mengatakan bahwa negara berkembang bukan tempat dimana orang miskinnya membeli mobil tapi negara atau kota dimana orang-orang kayanya mau menggunakan transportasi publik.

Pembangunan sistem transportasi di Jakarta yang fokus pada pembenahan transportasi publik makin memperlihatkan hasil dengan bertambahnya warga yang naik TransJakarta, MRT, LRT, dan JakLingko.

Berbarengan dengan itu dibangun juga trotoar pejalan kaki yang luas dan jalur sepeda yang makin panjang. Berjalan kaki dan bersepeda sehat untuk warga dan tidak menimbulkan polusi udara.

Baca juga : Angkutan Umum Harus Bersih Dari Atribut Kampanye

"Jadi peningkatan jalur sepeda adalah bagian dari pembangunan sistem transportasi Jakarta yang bervisi menjadi kota yang makin modern. Supaya pembangunan jalur sepeda itu sukses, harus disosialisasikan kepada masyarakat gambaran besar dari visi sistem transportasi Jakarta ke depan. Bisa dilakukan edukasi secara masif ke generasi muda misalnya di sekolah-sekolah dan kampus," lanjutnya.

"Selain itu pembenahan transportasi publik dan pelayanannya juga harus terus ditingkatkan. Dengan demikian orang tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi terlalu sering," kata anggota Fraksi PKS itu.

Protes dari para pengendara bermotor terhadap masifnya jalur sepeda juga dapat muncul sebagai tantangan pengembangan jalur sepeda. Namun, yang harus dilihat adalah bahwa yang protes terhadap jalur sepeda dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor pribadi.

Baca juga : APBD DKI Turun Rp5 Triliun, DPRD Ingatkan Bantuan Sosial Masyarakat Jangan Dikurangi

"Jika pengguna kendaraan pribadi makin sedikit maka jalan-jalan akan makin lengang dan protes berkurang," pungkasnya. (Put/OL-09)