Headline

Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan

Fokus

Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah

Lima Tahun Anies Baswedan Pimpin DKI, Pelayanan Kesehatan Makin Optimal

Selamat Saragih
15/9/2022 21:06
Lima Tahun Anies Baswedan Pimpin DKI, Pelayanan Kesehatan Makin Optimal
Martha Tiana Hermawan, ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta(MI/Selanat Saragih)

SELAMA lima tahun Anies Baswedan berkuasa di DKI Jakarta, pelayanan kesehatan di Jakarta mengalami banyak perubahan yang menuju optimalisasi pelayanan.

Mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, di mana RSUD di DKI banyak mengalami penambahan pelayanan dan juga kekhususan spesialisasi, sampai pada peningkatan pelayanan makan pasien yang variatif dan modern dengan tetap menjaga kualitas gizi masakan.

Anies Baswedan telah berhasil mereformasi pelayanan kesehatan di DKI Jakarta, sehingga warga DKI bukan hanya semakin banyak yang terlayani, namun juga dilayani dengan baik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan di DKI.

Hal itu disampaikan Martha Tiana Hermawan, ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dalam siaran persnya, Kamis (15/09).

"Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan reformasi pelayanan kesehatan dan transformasi digital di seluruh unit kesehatan yang ada di Jakarta, meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium, dan Dinas Kesehatan patut diapresiasi" ujar Tian panggilan akrabnya.

Apalagi, ujar Tian, komitmen Anies Baswedan dalam melindungi warga DKI Jakarta juga dilakukan dalam memenuhi hak jaminan kesehatan warga DKI Jakarta. Di mana jika sebelumnya yang tercover oleh BPJS Kesehatan sekitar 73-75 persen dari penduduk. Saat ini seluruh warga DKI Jakarta tercover oleh BPJS karena Gubernur Anies Baswedan mengalokasikan dana yang cukup besar yaitu senilai Rp2,1 triliun.

"Sayangnya harapan Gubernur DKI untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga DKI lewat BPJS masih terbentur dengan Perpres 82 tahun 2018" kata Tian.

Perpres No 82 tahun 2018 ini membatasi warga DKI yang menunggak premi BPJS karena sudah tidak mampu lagi membayar premi untuk tetap mendapat jaminan kesehatannya, karena tetap diwajibkan melunasi tunggakannya. Padahal tunggakan ini disebabkan penurunan penghasilan warga DKI.

Dalam hal keluhan warga DKI Jakarta terhadap pelayanan kesehatan selama lima tahun Anies Baswedan berkuasa mengalami penurunan selama lima tahun hanya total 1.301 keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia, terbanyak adalah keluhan terkait rujukan yaitu keluhan terhadap keluarga pasien yang diminta mencari sendiri RS rujukan oleh RS asal yaitu sejumlah 863 keluhan.

Bandingkan dengan gubernur sebelumnya yaitu Jokowi yang berkuasa selama dua tahun di mana terdapat 3.421 keluhan, terbanyak adalah keluhan ditolak oleh RS yaitu 1.672 keluhan.

Demikian juga jika dibanding dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam tiga tahun berkuasa di DKI Jakarta terdapat 5.231 keluhan yang dilaporkan ke Rekan Indonesia, terbanyak dikeluhkan adalah penolakan di RS, antrian yang lama, dan pejabat dinkes yang sulit dihubungi. (OL-13)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Muhamad Fauzi
Berita Lainnya