Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DUA hari pascakebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diterapkan tepatnya di hari Senin (5/9), Pemerintah Kota Bogor langsung menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait alokasi dana bantuan sosial (bansos).
"Hal lain yang juga diminta Kemendagri kepada pemda yakni pertama alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT). BTT bisa digunakan untuk bansos. Pemkot Bogor akan merumuskan besaran dan target penerimanya," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Kamis (8/9).
Kedua, kewajiban pemda untuk mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum (DAU) yang juga digunakan untuk bantuan sosial di bidang transportasi dan UMKM.
"Kalau di Kota Bogor, akan dialokasikan Rp4,6 miliar. Angka ini sesuai dengan perhitungan 2% dari DAU di sisa tiga bulan terakhir. Kami akan arahkan ini untuk pengemudi angkot, ojol dan UMKM," tuturnya.
Namun, pihaknya masih menunggu juklak dan juknisnya terkait dengan besaran dan bagaimana penyalurannya secara teknis. Meski demikian, Bima memastikan dana sebesar Rp4,6 miliar itu sudah siap.
Baca juga: Wamenkeu: Bansos BBM Diberikan Mulai Bulan Ini
Selain mengalokasikan anggaran, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas bahan pokok dan jalur distribusi produksi bahan pokok. Kemudian, jika nanti di lapangan ada kecenderungan naik, akan dilakukan langkah-langkah cepat berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk mengintensifkan gerakan ketahanan dan keamanan pangan.
"Seperti menanam komoditas yang bisa menstabilkan harga, karena di beberapa daerah inflasi naik tinggi lantaran beberapa komoditas tidak terkontrol seperti cabai. Kota Bogor akan memonitor itu bersama-sama melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendorong kegiatan ketahanan pangan sembari memastikan harga stabil," tukasnya.
BLT Warga Miskin
Di sisi lain, ada sebanyak 43.353 warga di Kota Bogor yang akan menerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu dari pemerintah pusat.
Bima menjelaskan BLT ini diberikan sebagai kompensasi naiknya harga BBM sejak Sabtu (3/9). BLT akan disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kantor pos dan akan dicairkan sekaligus dua bulan.
"BLT ini akan kami awasi mekanisme penyalurannya, berkoordinasi juga dengan kantor pos, camat, lurah untuk memonitor ini," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Fahrudin mengatakan sesuai arahan Kemensos penerima BLT Rp300 ribu ini adalah mereka yang mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) atau program keluarga harapan (PKH), namun tidak kedua-duanya. Mengingat ada pula warga yang mendapatkan keduanya (BPNT dan PKH).
"BLT ini diberikan selama empat bulan. Dua bulan cair sekarang, sisanya Desember dengan nominal yang sama yakni Rp600 ribu untuk dua bulan," pungkasnya.(OL-5)
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan kembali mengumpulkan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, meminta seluruh kepala daerah untuk turun langsung mengawal kebijakan
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved