Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
DUA hari pascakebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diterapkan tepatnya di hari Senin (5/9), Pemerintah Kota Bogor langsung menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait alokasi dana bantuan sosial (bansos).
"Hal lain yang juga diminta Kemendagri kepada pemda yakni pertama alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT). BTT bisa digunakan untuk bansos. Pemkot Bogor akan merumuskan besaran dan target penerimanya," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Kamis (8/9).
Kedua, kewajiban pemda untuk mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum (DAU) yang juga digunakan untuk bantuan sosial di bidang transportasi dan UMKM.
"Kalau di Kota Bogor, akan dialokasikan Rp4,6 miliar. Angka ini sesuai dengan perhitungan 2% dari DAU di sisa tiga bulan terakhir. Kami akan arahkan ini untuk pengemudi angkot, ojol dan UMKM," tuturnya.
Namun, pihaknya masih menunggu juklak dan juknisnya terkait dengan besaran dan bagaimana penyalurannya secara teknis. Meski demikian, Bima memastikan dana sebesar Rp4,6 miliar itu sudah siap.
Baca juga: Wamenkeu: Bansos BBM Diberikan Mulai Bulan Ini
Selain mengalokasikan anggaran, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas bahan pokok dan jalur distribusi produksi bahan pokok. Kemudian, jika nanti di lapangan ada kecenderungan naik, akan dilakukan langkah-langkah cepat berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk mengintensifkan gerakan ketahanan dan keamanan pangan.
"Seperti menanam komoditas yang bisa menstabilkan harga, karena di beberapa daerah inflasi naik tinggi lantaran beberapa komoditas tidak terkontrol seperti cabai. Kota Bogor akan memonitor itu bersama-sama melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendorong kegiatan ketahanan pangan sembari memastikan harga stabil," tukasnya.
BLT Warga Miskin
Di sisi lain, ada sebanyak 43.353 warga di Kota Bogor yang akan menerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu dari pemerintah pusat.
Bima menjelaskan BLT ini diberikan sebagai kompensasi naiknya harga BBM sejak Sabtu (3/9). BLT akan disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kantor pos dan akan dicairkan sekaligus dua bulan.
"BLT ini akan kami awasi mekanisme penyalurannya, berkoordinasi juga dengan kantor pos, camat, lurah untuk memonitor ini," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Fahrudin mengatakan sesuai arahan Kemensos penerima BLT Rp300 ribu ini adalah mereka yang mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) atau program keluarga harapan (PKH), namun tidak kedua-duanya. Mengingat ada pula warga yang mendapatkan keduanya (BPNT dan PKH).
"BLT ini diberikan selama empat bulan. Dua bulan cair sekarang, sisanya Desember dengan nominal yang sama yakni Rp600 ribu untuk dua bulan," pungkasnya.(OL-5)
Saat ditanya apakah Sudewo bakal dipanggil ke Kemendagri, Bima menyebut pihaknya masih melakukan komunikasi.
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Bansos seharusnya menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk membantu masyarakat. Bansos akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat di masa kritis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved