Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
DUA hari pascakebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) diterapkan tepatnya di hari Senin (5/9), Pemerintah Kota Bogor langsung menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait alokasi dana bantuan sosial (bansos).
"Hal lain yang juga diminta Kemendagri kepada pemda yakni pertama alokasi Biaya Tidak Terduga (BTT). BTT bisa digunakan untuk bansos. Pemkot Bogor akan merumuskan besaran dan target penerimanya," kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Kamis (8/9).
Kedua, kewajiban pemda untuk mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum (DAU) yang juga digunakan untuk bantuan sosial di bidang transportasi dan UMKM.
"Kalau di Kota Bogor, akan dialokasikan Rp4,6 miliar. Angka ini sesuai dengan perhitungan 2% dari DAU di sisa tiga bulan terakhir. Kami akan arahkan ini untuk pengemudi angkot, ojol dan UMKM," tuturnya.
Namun, pihaknya masih menunggu juklak dan juknisnya terkait dengan besaran dan bagaimana penyalurannya secara teknis. Meski demikian, Bima memastikan dana sebesar Rp4,6 miliar itu sudah siap.
Baca juga: Wamenkeu: Bansos BBM Diberikan Mulai Bulan Ini
Selain mengalokasikan anggaran, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas bahan pokok dan jalur distribusi produksi bahan pokok. Kemudian, jika nanti di lapangan ada kecenderungan naik, akan dilakukan langkah-langkah cepat berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk mengintensifkan gerakan ketahanan dan keamanan pangan.
"Seperti menanam komoditas yang bisa menstabilkan harga, karena di beberapa daerah inflasi naik tinggi lantaran beberapa komoditas tidak terkontrol seperti cabai. Kota Bogor akan memonitor itu bersama-sama melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendorong kegiatan ketahanan pangan sembari memastikan harga stabil," tukasnya.
BLT Warga Miskin
Di sisi lain, ada sebanyak 43.353 warga di Kota Bogor yang akan menerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu dari pemerintah pusat.
Bima menjelaskan BLT ini diberikan sebagai kompensasi naiknya harga BBM sejak Sabtu (3/9). BLT akan disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui kantor pos dan akan dicairkan sekaligus dua bulan.
"BLT ini akan kami awasi mekanisme penyalurannya, berkoordinasi juga dengan kantor pos, camat, lurah untuk memonitor ini," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor Fahrudin mengatakan sesuai arahan Kemensos penerima BLT Rp300 ribu ini adalah mereka yang mendapatkan bantuan pangan nontunai (BPNT) atau program keluarga harapan (PKH), namun tidak kedua-duanya. Mengingat ada pula warga yang mendapatkan keduanya (BPNT dan PKH).
"BLT ini diberikan selama empat bulan. Dua bulan cair sekarang, sisanya Desember dengan nominal yang sama yakni Rp600 ribu untuk dua bulan," pungkasnya.(OL-5)
Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WACANA Kota Tangerang untuk memisahkan diri dari Provinsi Banten dan bergabung membentuk calon provinsi baru lewat pemekaran wilayah menyeruak.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan diskusi khusus dengan MK untuk membahasPSU berulang
Bima mengatakan, Lucky saat ini tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri yang terpisah dari Kantor Kemendagri.
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved