Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KETUA Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik terkait pemeriksaan dari istri Irjen Ferdy Sambo (FS) yaitu Putri Candrawathi (PS) mengatakan masih menunggu kesiapan dari yang bersangkutan.
"Ibu PC masih menunggu kesiapannya," kata Taufan saat dikonfirmasi pada Jumat (12/8).
Baca juga: Polri Sebut Bharada E Cabut Kuasa Pendampingan Hukum Terhadap Deolipa
Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai kondisi PC saat ini, tentang kondisi psikologis PC apakah masih belum stabil, dikatakannya "Itu keterangan dari pendamping psikologisnya," singkatnya.
Saat ini, pihak Komas HAM diagendakan memeriksa FS dan Bharada RE alias Richard Eliezer di Mako Brimod, Depok Jawa Barat. Selanjutnya pada Senin (15/8) akan diagendakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
"Hari ini FS dan E (RE), Senin olah TKP" tambahnya.
Taufan juga menjelaskan kenapa pemeriksaan ini dilakukan di Mako Brimod dikarenakan keduanya merupakan tahanan dari Mako Brimod.
Pemeriksaan ini juga dikatakanya sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP), "Ya dan itu dimungkinkan dalam SOP kami. Dulu Irwandi Yusuf gubernur Aceh kami periksa di ruang tahanan KPK," imbuhnya.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengonfirmasi bahwa hari ini FS dan RE akan diperiksa Komnas Ham, di Mako Brimod, Depok, Jawa Barat.
"Hari ini Komnas HAM akan periksa FS dan RE di Mako Brimob pukul 15.00 WIB," papar Dedi saat dihubungi, Jumat (12/8). (OL-6)
Komnas HAM juga melakukan kajian yang mengungkap bahwa PRT masih hidup tanpa kepastian kerja, perlindungan hukum, dan jaminan kerja yang manusiawi.
Komnas HAM mendesak DPR RI dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal Mei 1998 tidak tepat.
KETUA Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan pihaknya akan mengecek langsung aktivitas tambang nikel Raja Ampat yang dilakukan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Papua Barat Daya.
KOMNAS HAM menilai penambangan nikel di enam pulau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, seharusnya tidak dilakukan. Mengingat, keenam pulau tersebut berada di pulau kecil.
Enam pulau tersebut masuk dalam kategori pulau-pulau kecil yang seharusnya tidak digunakan untuk aktivitas pertambangan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved