Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sebab, sejumlah elemen buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (10/8).
"Hindari kawasan Senayan dan DPR/MPR RI. Sedang ada kegiatan aksi massa," demikian pemberitahuan yang diunggah di akun Instagram @TMCPoldaMetro.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta membenarkan adanya pengalihan lalu lintas saat demo berlangsung.
Baca juga: Ada Aksi Buruh, Hindari Kawasan Senayan dan DPR RI Besok
Rekayasa lalu lintas diberlakukan secara tentatif sesuai jumlah massa pengunjuk rasa dan kepadatan kendaraan.
"Insya Allah aman, rekayasa lalu lintas kami berlakukan secara tentatif untuk demo buruh besok," kata Purwanta saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/8).
Massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi depan gedung DPR/MPR pada pukul 09.00 WIB. Sejumlah tuntutan yang dibawa antara lain penolakan UU Cipta Kerja, membatalkan RKUHP, dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya di sejumlah ruas jalan di Jakarta:
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved