Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sebab, sejumlah elemen buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (10/8).
"Hindari kawasan Senayan dan DPR/MPR RI. Sedang ada kegiatan aksi massa," demikian pemberitahuan yang diunggah di akun Instagram @TMCPoldaMetro.
Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta membenarkan adanya pengalihan lalu lintas saat demo berlangsung.
Baca juga: Ada Aksi Buruh, Hindari Kawasan Senayan dan DPR RI Besok
Rekayasa lalu lintas diberlakukan secara tentatif sesuai jumlah massa pengunjuk rasa dan kepadatan kendaraan.
"Insya Allah aman, rekayasa lalu lintas kami berlakukan secara tentatif untuk demo buruh besok," kata Purwanta saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (9/8).
Massa Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan menggelar aksi demonstrasi depan gedung DPR/MPR pada pukul 09.00 WIB. Sejumlah tuntutan yang dibawa antara lain penolakan UU Cipta Kerja, membatalkan RKUHP, dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
Berikut rekayasa lalu lintas yang disiapkan Ditlantas Polda Metro Jaya di sejumlah ruas jalan di Jakarta:
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved