Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan hari pertama pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Komisioner KPAI Retno Listyarti menyampaikan secara umum hasil pengawasan menunjukkan pelaksanaan PPDB di Jakarta berjalan lancar.
“Kepadatan pendaftar dalam sistem online hanya berlangsung sekitar pukul 08.00-10.00 WIB. Setelah itu, proses pemilihan sekolah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di DKI Jakarta berjalan lancar tanpa ada kendala berarti,” kata Retno kepada Media Indonesia, Selasa (14/6).
Lebih lanjut dijelaskan, kelancaran ini disebabkan server internet yang memang sudah dipersiapkan dengan baik. Selain itu, adanya inovasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membagi waktu pendaftaran, misalnya aktivasi akun yang sudah dilakukan sebelumnya. Lantaran aktivasi akun ini yang justru membutuhkan waktu agak lama dibandingkan hanya memilih sekolah yang dimulai CPDB pada hari Senin (13/6) ini.
“Sehingga ketika sudah aktivasi dan memiliki token, maka CPDB akan lebih cepat proses pendaftarannya, tinggal memilih sekolah tujuan,” imbuhnya.
Namun demikian, masih ada permasalahan dari para orangtua CPDB yang banyak datang ke Posko PPDB Sudin Pendidikan Jakarta Utara wilayah 2 maupun Posko Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan permasalahan dominan yaitu ganti password lantaran mayoritas orangtua CPDB lupa password saat aktivasi akun.
Baca juga: PPDB 2022: Kuota Kursi SMA dan SMK lebih Banyak Ketimbang Jumlah Lulusan SMP
Selain itu, CPDB lulusan tahun 2021 tetapi tidak tahu kalau harus melakukan pra pendaftaran terlebih dahulu. Namun, Disdik DKI Jakarta sudah menyediakan waktu hingga 14 Juni 2022.
Permasalahan selanjutnya karena pindah Kartu Keluarga (KK) dan dinyatakan tidak bisa mendaftar sekolah di DKI Jakarta. Padahal dalam aturan jelas sudah tertulis perpindahan KK maksimal 1 Juni 2021, namun banyak orangtua CPDB banyak yang mengaku tidak tahu aturan tersebut.
Lalu, orangtua ada yang tidak mengetahui sekolah swasta mana saja yang mengikuti PPDB. Bersama SMA swasta dan penjelasan bidang keahlian untuk SMK yang dipilih tersebut.
Permasalahan selanjutnya, oran tua lupa untuk klik tombol tanda tambah. Sehingga ada beberapa orangtua CPDB lupa mengklik tombol “tambah” saat memilih maksimal 3 sekolah, alhasil baru 1 pilihan langsung terkirim ke server dan tercetak. Para orangtua menjadi panik, padahal itu tidak masalah.
“Petugas pelayanan dengan sabar menjelaskan orangtua CPDB tidak perlu khawatir dan diminta untuk menunggu saja, jadi ketika nama CPDB tergeser tidak diterima disekolah tujuan yang dipih tadi, maka CPDB bisa memilih kembali sekolah lain yang memiliki peluang diterima. Prinsipnya, selama masih belum diterima, maka CPDB masih bisa memilih sekolah lain," pungkas Retno.(OL-5)
KPAI berkoordinasi dengan Tim Subdit Anak Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri terkait anak yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
KPAI meminta agar pemerintah daerah bisa menegakkan regulasi yang terang benderang soal komitmen menjauhkan anak dari industri rokok.
PERIZINAN rokok dengan berbagai rasa seperti buah-buahan, melalui vape dan pods meningkatkan penjualan rokok bentuk lain dikalangan anak dan remaja.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua KPAI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara program siswa dikirim ke barak.
Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved