Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan hari pertama pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Jakarta. Komisioner KPAI Retno Listyarti menyampaikan secara umum hasil pengawasan menunjukkan pelaksanaan PPDB di Jakarta berjalan lancar.
“Kepadatan pendaftar dalam sistem online hanya berlangsung sekitar pukul 08.00-10.00 WIB. Setelah itu, proses pemilihan sekolah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) di DKI Jakarta berjalan lancar tanpa ada kendala berarti,” kata Retno kepada Media Indonesia, Selasa (14/6).
Lebih lanjut dijelaskan, kelancaran ini disebabkan server internet yang memang sudah dipersiapkan dengan baik. Selain itu, adanya inovasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membagi waktu pendaftaran, misalnya aktivasi akun yang sudah dilakukan sebelumnya. Lantaran aktivasi akun ini yang justru membutuhkan waktu agak lama dibandingkan hanya memilih sekolah yang dimulai CPDB pada hari Senin (13/6) ini.
“Sehingga ketika sudah aktivasi dan memiliki token, maka CPDB akan lebih cepat proses pendaftarannya, tinggal memilih sekolah tujuan,” imbuhnya.
Namun demikian, masih ada permasalahan dari para orangtua CPDB yang banyak datang ke Posko PPDB Sudin Pendidikan Jakarta Utara wilayah 2 maupun Posko Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan. Dengan permasalahan dominan yaitu ganti password lantaran mayoritas orangtua CPDB lupa password saat aktivasi akun.
Baca juga: PPDB 2022: Kuota Kursi SMA dan SMK lebih Banyak Ketimbang Jumlah Lulusan SMP
Selain itu, CPDB lulusan tahun 2021 tetapi tidak tahu kalau harus melakukan pra pendaftaran terlebih dahulu. Namun, Disdik DKI Jakarta sudah menyediakan waktu hingga 14 Juni 2022.
Permasalahan selanjutnya karena pindah Kartu Keluarga (KK) dan dinyatakan tidak bisa mendaftar sekolah di DKI Jakarta. Padahal dalam aturan jelas sudah tertulis perpindahan KK maksimal 1 Juni 2021, namun banyak orangtua CPDB banyak yang mengaku tidak tahu aturan tersebut.
Lalu, orangtua ada yang tidak mengetahui sekolah swasta mana saja yang mengikuti PPDB. Bersama SMA swasta dan penjelasan bidang keahlian untuk SMK yang dipilih tersebut.
Permasalahan selanjutnya, oran tua lupa untuk klik tombol tanda tambah. Sehingga ada beberapa orangtua CPDB lupa mengklik tombol “tambah” saat memilih maksimal 3 sekolah, alhasil baru 1 pilihan langsung terkirim ke server dan tercetak. Para orangtua menjadi panik, padahal itu tidak masalah.
“Petugas pelayanan dengan sabar menjelaskan orangtua CPDB tidak perlu khawatir dan diminta untuk menunggu saja, jadi ketika nama CPDB tergeser tidak diterima disekolah tujuan yang dipih tadi, maka CPDB bisa memilih kembali sekolah lain yang memiliki peluang diterima. Prinsipnya, selama masih belum diterima, maka CPDB masih bisa memilih sekolah lain," pungkas Retno.(OL-5)
Kasus pengeroyokan terhadap Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, oleh sejumlah siswa yang berujung laporan ke Polda Jambi mendapat perhatian dari KPAI.
Program ini dinilai strategis, namun membutuhkan penguatan tata kelola dan keamanan pangan.
KPAI juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan lalu lintas selama periode libur panjang.
Reformasi Polri harus menempatkan perspektif hak anak sebagai prinsip utama, khususnya dalam implementasi UU sistem peradilan anak dan UU TPKS,
Dari usia dini anak diajarkan tentang haknya yaitu sesuatu yang benar, apa miliknya, kepunyaannya, kewenangannya.
kasus bullying di SMPN 19 Tangsel yang memakan korban hingga meninggal, Anggota KPAI Aris Adi Leksono mendorong kerja sama kepolisian dan sekolah agar dapat diusut tuntas
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Ia mengakui capaian tersebut masih jauh dari ketentuan ideal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan porsi RTH Jakarta dapat mencapai 30% pada 2045.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved