Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyatakan, pihaknya berencana memanggil BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) untuk menanyakan model kerja sama dalam penyelenggaraan Formula E.
"Kami akan panggil pihak Ancol untuk menanyakan model kerja sama dengan Formula E," kata Prasetyo, di Jakarta, Senin (16/5).
Dia menambahkan, Ancol menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang berasal dari APBD DKI untuk menutupi kerugian akibat membantu penyelenggaraan Formula E.
Nantinya, Prasetyo akan menanyakan kajian soal daya ungkit Formula E untuk mendongkrak pendapatan Ancol.
Baca juga : 73,8 Persen Masyarakat Puas dengan Penyelenggaraan Mudik 2022
Beberapa pertanyaan pihaknya yang akan disampaikan di antaranya terkait nilai kontrak kerja sama yang diperoleh Ancol untuk menyewakan lahan, dan besaran uang didapat dari penjualan tiket Formula E.
Sebab, lanjutnya, masyarakat yang membeli tiket termurah Formula E yakni Ancol Festival, bisa masuk ke dalam seluruh wahana di Ancol seperti Dufan, SEA World, Ecopark, dan lainnya. Adapun tiket termurah Formula E dibanderol seharga Rp250.000.
Prasetyo khawatir skema kerja sama dalam penjualan tiket Formula E tersebut merugikan Ancol selaku BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
“Ancol ini BUMD, perusahaan yang harus mendapat untung. Jangan sampai Ancol yang mengaku merugi karena pandemi makin tekor karena Formula E," ungkapnya. (OL-7)
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp3,4 triliun dalam APBD 2025 untuk mendukung program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah akan menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved