Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menyatakan, pihaknya berencana memanggil BUMD PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) untuk menanyakan model kerja sama dalam penyelenggaraan Formula E.
"Kami akan panggil pihak Ancol untuk menanyakan model kerja sama dengan Formula E," kata Prasetyo, di Jakarta, Senin (16/5).
Dia menambahkan, Ancol menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang berasal dari APBD DKI untuk menutupi kerugian akibat membantu penyelenggaraan Formula E.
Nantinya, Prasetyo akan menanyakan kajian soal daya ungkit Formula E untuk mendongkrak pendapatan Ancol.
Baca juga : 73,8 Persen Masyarakat Puas dengan Penyelenggaraan Mudik 2022
Beberapa pertanyaan pihaknya yang akan disampaikan di antaranya terkait nilai kontrak kerja sama yang diperoleh Ancol untuk menyewakan lahan, dan besaran uang didapat dari penjualan tiket Formula E.
Sebab, lanjutnya, masyarakat yang membeli tiket termurah Formula E yakni Ancol Festival, bisa masuk ke dalam seluruh wahana di Ancol seperti Dufan, SEA World, Ecopark, dan lainnya. Adapun tiket termurah Formula E dibanderol seharga Rp250.000.
Prasetyo khawatir skema kerja sama dalam penjualan tiket Formula E tersebut merugikan Ancol selaku BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.
“Ancol ini BUMD, perusahaan yang harus mendapat untung. Jangan sampai Ancol yang mengaku merugi karena pandemi makin tekor karena Formula E," ungkapnya. (OL-7)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved