Kamis 21 April 2022, 13:30 WIB

PAN Pertanyakan Status Kuasa Hukum Ade Armando yang Laporkan Eddy Soeparno

Mediaindonesia | Megapolitan
PAN Pertanyakan Status Kuasa Hukum Ade Armando yang Laporkan Eddy Soeparno

MI/Bebeng surebeng
Sekjen PAN Eddy Soeparno

 

KETUA DPP PAN Sarifuddin Sudding mempertanyakan status pelapor Muannas Alaidid selaku kuasa hukum yang sah karena somasi yang dilayangkan terhadap Sekjen PAN Eddy Soeparno melampirkan surat kuasa khusus mewakili Ade Armando.

“Kami meminta kejelasan status hukum dari saudara Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando yang sah,” kata Sudding di Jakarta, hari ini.

Dia mengatakan status pelapor harus jelas karena somasi yang dilayangkan terhadap Sekjen PAN Eddy Soeparno, melampirkan Surat Kuasa Khusus mewakili Ade Armando dalam kasus Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana Pasal 170 dan dugaan Penganiayaan Pasal 351 KUHP yang terjadi di depan gedung DPR/MPR pada tanggal 11 April 2022.

Laporan itu, menurut dia, bukan tindak pidana pencemaran nama baik atau berita bohong melalui media elektronik Pasal 310 atau 311 KUHP dan atau Pasal 14 dan 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hal itu, katanya, sesuai laporan yang disampaikan di SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 18 April 2022, pukul 21.45 WIB.

Sudding menekankan pentingnya keabsahan status Muannas Alaidid selaku kuasa hukum Ade Armando, khusus dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan atau berita bohong melalui media.

Baca juga: Polri Ancam Ormas yang Memaksa Minta THR

“Itu penting agar DPP PAN yakin bahwa Muannas benar-benar dikuasakan Ade Armando untuk membuat laporan polisi yang dimaksud,” ujarnya.

Dia mengatakan PAN tidak mau “membuang waktu” untuk melakukan tindakan hukum di kemudian hari, sementara pihak yang dituju ternyata tidak dalam kapasitas mengirimkan somasi dan melaporkan Eddy Soeparno sebagaimana yang telah dilakukannya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan kalau benar Muannas Alaidid menerima kuasa dari Ade Armando, maka pihaknya meminta agar surat kuasanya diperlihatkan agar semua pihak yang berkepentingan bisa membaca dan mempelajarinya.

"Masalahnya, surat kuasa yang dikirimkan ke DPP PAN ketika melakukan somasi tertanggal 11 April 2022. Sementara, pernyataan Sekjen PAN yang mereka persoalkan ke ranah hukum baru di-tweet tanggal 12 April 2022, tidak masuk akal surat kuasanya ditandatangani padahal kasusnya belum ada,” ujarnya.

Sudding menilai hal tersebut merupakan kesalahan fatal dan serius yang perlu diperhatikan semua pihak, terutama pihak kepolisian.

Menurut dia, apabila ternyata Muannas tidak memiliki “legal standing” yang jelas, maka sebaiknya Polda Metro Jaya menyampingkan laporan yang bersangkutan.(Ant/OL-4)

Baca Juga

Antara

Cegah Wabah PMK, Pemkot Jaksel Periksa Kesehatan 4.136 Hewan Kurban

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 28 Juni 2022, 15:13 WIB
Sudin KPKP Jakarta Selatan mengerahkan tim pemeriksa kesehatan di 10 kecamatan untuk memeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya...
Dok MI

Polri Sebut Kasus Roy Surya Unggah Meme Stupa Jokowi Naik Penyidikan

👤Siti Yona Hukmana 🕔Selasa 28 Juni 2022, 14:39 WIB
Ia meminta masyarakat tidak membanding-banding penanganan masing-masing...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

12 Outlet Holywings Ditutup, SatpolPP: Tidak Boleh Ada Aktivitas

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Selasa 28 Juni 2022, 14:00 WIB
"Yang jelas mulai hari ini ditutup dan seterusnya tidak boleh ada kegiatan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya