Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara daring, pada Kamis (14/4).
Musrenbang kali ini juga dihadiri jajaran Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, DPR dan DPD RI, DPRD DKI Jakarta, akademisi, lembaga internasional dan lain sebagainya.
Pada kesempatan tersebut, Anies menjelaskan kembali tema yang diusung dalam Musrenbang yakni ‘Akselerasi Keunggulan Jakarta untuk Mewujudkan Kota Berdaya Saing Global yang Berketahanan, Inklusif dan Berkeadilan’.
Ia menyebut, perlu adanya perencanaan pembangunan yang nantinya dapat mentransformasikan Jakarta, sehingga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai.
“Apresiasi kepada Bapak/Ibu yang berkenan hadir untuk berkolaborasi dalam perencanaan pembangunan Jakarta," terang Anies dalam keterangan resmi.
"Dalam memperkuat transformasi Jakarta, perlu menata diri, melalui perencanaan pembangunan Jakarta yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur keras maupun infrastruktur lunak, guna mendukung Jakarta dalam memainkan peran sebagai kota global dan simpul pusat kegiatan di kawasan regional dan dunia,” jelasnya.
Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Turun, Positivity Rate di Bawah 5%
Lebih lanjut, Anies menerangkan bahwa upaya perencanaan pembangunan untuk transformasi Jakarta membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak pemangku kepentingan Jakarta, termasuk Pemerintah Pusat. Beberapa dukungan yang dibutuhkan Jakarta dari Pemerintah Pusat, antara lain:
1) Normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah sungai (WS) lintas provinsi, WS Ciliwung-Cisadane berupa Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.
2) Pembangunan dan Peningkatan tanggul laut, breakwater dan bangunan pengamanan pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara.
3) Masterplan hulu-hilir agar pengendalian banjir dapat terintegrasi, efektif, efisien dan berkelanjutan.
4) Pembangunan SPAM Jatiluhur I dan Serpong-Karian lingkup Hilir DKI Jakarta.
5) Pembangunan Jakarta Sewerage System Pengolahan Limbah Jakarta.
6) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) (diantaranya Rusun Yos Sudarso, Rusun Muara Angke, dan Rusun Cipinang Besar Selatan).
7) Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta North - South Phase 2 (Bundaran HI - Kota - Ancol Barat).
8) Pembangunan Stasiun KRL di Kawasan Jakarta Internasional Stadium (JIS).
“Dukungan dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat tersebut diharapkan menjadi stimulus guna mendorong percepatan transformasi Jakarta sebagaimana yang kita cita-citakan bersama,” paparnya.
Adanya Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan yang memiliki tingkat kebermanfaatan yang tinggi bagi Jakarta dan warganya di masa yang akan datang. (Put/OL-09)
Menurut dia, jika ada masalah, bukan berarti kebijakan taman yang buka 24 jam dihentikan karena taman yang dibuka 24 jam itu juga mendapat respons yang baik dari sejumlah warga.
Pramono mengatakan, berdasarkan data penjualan, pembelian dan kunjungan di Jakarta yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, angka yang didapat saat ini telah melampaui target.
Adapula yang turut membandingkan penanganan tawuran yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa ke barak militer.
Saat ini, masyarakat yang berkunjung ke Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Jassin bisa mencapai 3.600 orang.
Pramono Annung mengatakan daycare balai kota lebih bagus ketimbang daycare Sekretariat Kabinet.
Pramono mengatakan bahwa ia merupakan orang Jawa tetapi dalam kultur Betawi ia akan memperjuangkan semua ciri khas Betawi agar menjadi tuan rumah di kota sendiri.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
KETUA Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, menanggapi banyaknya pertanyaan berkaitan kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved