Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, menyatakan dirinya siap menggantikan M.Taufik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI.
Menurut Rani, sebagai kader, dirinya tidak bisa menolak pengajuan dari DPP Partai Gerindra terkait hal tersebut. Dia pun menjalani amanah bila waktunya tiba untuk dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD DKI.
"Kalau boleh jujur, siap atau tidak sudah bukan menjadi hak kami sebagai kader partai. Setiap amanah partai, kami harus siap menjalankannya. Minimal mencoba berusaha menjalankan tugas sesuai dengan batas kemampuan kita," ujar Rani saat dihubungi, Selasa (12/4).
Baca juga: M. Taufik Akan Digantikan Rani Mauliani
Saat ini, Rani duduk di Komisi E DPRD DKI Jakarta. Dia mengaku telah mendengar informasi terkait pengajuan dirinya menjadi Wakil Ketua DPRD DKI. Namun, informasi tersebut baru didapatkannya secara lisan, baik dari DPP maupun DPD.
Pihaknya masih menunggu kepastian terkait penggantian posisi tersebut. Sebab, hingga saat ini, surat pengajuan penggantian tersebut masih di meja Ketua DPRD DKI dan belum ditindaklanjuti.
"Sementara saya aminkan saja dulu. Kita ikuti prosesnya sampai selesai seperti sebagaimana mestinya," tuturnya.
Baca juga: Wagub DKI Bantah Taufik Keluar dari Partai Gerindra
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria, yang juga Ketua DPD DKI Jakarta Partai Gerindra, telah mengirimkan surat pengajuan penggantian posisi Wakil Ketua DPRD DKI. Surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI itu sudah dikirim sejak beberapa pekan silam.
Ariza, sapaan akrabnya, pun mendorong agar surat itu ditindaklanjuti segera oleh Ketua DPRD DKI. Menurutnya, penggantian atau rotasi kader dalam sebuah organisasi adalah hal wajar. Pihaknya juga menegaskan bahwa Taufik masih menjadi kader Partai Gerindra.(OL-11)
PDI Perjuangan berkomitmen pada peningkatan kinerja DPRD dalam mengawal lahirnya kebijakan pembangunan
Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pembentukan panitia khusus (pansus) evaluasi pelaksanaan haji tidak diperlukan
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan bahwa rakyat jangan jadi penonton pembangunan. Karena tujuan pembangunan adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR berupaya untuk mewakili kepentingan rakyat dan bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih baik.
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang menyebut kemungkinan yang terjadi jika Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak menjadi cawapres dari capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Waketum DPP Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved