Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KETUA DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar sidang interpelasi Formula E pasca putusan yang dikeluarkan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. Dalam putusannya, BK mengatakan bahwa Prasetio tidak melanggar tata tertib dalam penyelenggaran sidang interpelasi tersebut.
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Bambang Kusumanto, menegaskan, partainya tetap tidak akan mendukung gelaran sidang interpelasi yang digulirkan Fraksi PDI-P dan PSI tersebut.
"Kami masih pada pandangan awal, bahwa interpelasi tidak perlu dilakukan," kata Bambang, di Jakarta, Kamis (7/4).
Meski demikian, Bambang menambahkan Fraksi PAN menerima putusan BK yang menyatakan Ketua DPRD tidak melanggar kode etik dan tata tertib.
"Fraksi PAN dapat menerima dan menghormati keputusan tersebut. Mari kita lupakan yang sudah lewat dan memandang ke depan dengan kebersamaan yang lebih tulus," ujarnya.
Baca juga: Anies Akui Kenaikan Harga Pangan Mulai Mengkhawatirkan
Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD DKI, termasuk Fraksi PAN melaporkan Prasetio ke BK karena dinilai melanggar kode etik dalam penyelenggaraan sidang interpelasi Formula E.
Bambang berharap kejadian pelaporan tersebut bisa menjadi bahan introspeksi semua pihak untuk mewujudkan kepemimpinan bersama atau collective collegial yang lebih baik.
Sebelumnya diberitakan, BK DPRD DKI Jakarta menyatakan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, tidak terbukti melanggar tata tertib dan kode etik saat menjadwalkan dan menggelar rapat paripurna interpelasi Formula E.
Keputusan tersebut ditandatangani sembilan anggota Badan Kehormatan DPRD yang diketuai Ahmad Nawawi dari Fraksi Demokrat pada 14 Maret 2022. (OL-4)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved