Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diperiksa oleh Badan Kehormatan terkait interpelasi Formula E hari ini, Rabu (9/2). Setelah menjalani pemeriksaan, Pras, sapaan akrabnya, mengaku tidak bersalah telah menggelar rapat paripurna penetapan jadwal sidang paripurna interpelasi terkait Formula E dalam rapat badan musyawarah (Bamus) September lalu.
Ia meyakini rapat paripurna hak interpelasi Formula E tidak melanggar Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan semua proses interpelasi Formula E dilakukan secara legal. Usulan hak interpelasi tersebut disampaikan dalam rapat badan musyawarah yang digelar pada 27 September 2021.
Pras menjelaskan awalnya ada tujuh agenda yang akan digelar DPRD DKI Jakarta pada rapat Bamus tersebut. Kemudian peserta rapat mengusulkan untuk menambahkan satu agenda, yakni interpelasi Formula E.
Pada saat Bamus berlangsung, Pras menyebutkan semua anggota berdiskusi dan juga dihadiri oleh Ketua Badan Kehormatan, Achmad Nawawi. Selain itu, rapat bamus juga dihadiri anggota fraksi lain mulai dari PKS hingga Gerindra.
"Hari ini saya mengklarifikasi. Salah saya di mana? gitu loh. Karena semua ada di dilaksanakannya, Bamus. Bamus tugasnya mengagendakan kepentingan kerja anggota dewan bisa bertambah bisa berkurang," kata Pras di Jakarta, Rabu (9/2).
Baca juga: Dugaan Pelanggaran Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Dipanggil BK
Sementara itu, Achmad Nawawi menuturkan setelah melakukan pemeriksaan, pihaknya segera menggelar rapat untuk memutuskan apakah Pras melakukan tindakan ilegal atau tidak. Ia berharap setelah melalukan pemeriksaan dan meminta klarifikasi, proses verifikasi bisa selesai pekan depan.
"Setelah kami rapat BK terakhir nanti keputusan kita. Mudah-mudahan dalam minggu ini selesai, minggu depan selesai," ujarnya.
Achmad mengatakan BK dalam hal ini menyelenggarakan klarifikasi dan konfirmasi kepada Pras mengenai laporan dugaan pelanggaran etis. Ia mengatakan laporan tak hanya disampaikan oleh internal, tetapi masyarakat juga bisa melapor.
"Proses sudah kami lakukan semua. Pertama kita melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada pelapor, kami undang seluruh ketua fraksi," katanya.
Sebelumnya, Pras dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) dewan oleh 4 wakil ketua dan 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta. Tujuh Fraksi itu yakni Gerindra, PKS, NasDem, Demokrat, Golkar, PAN, PKB-PPP.
Pelaporan ini merupakan buntut dari penetapan jadwal sidang paripurna interpelasi terkait Formula E dalam rapat badan musyawarah (bamus) September lalu.(OL-5)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved