Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan pihaknya mengajukan pengecualian penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% dalam SKB 4 menteri. Pengajuan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat lantaran kondisi lonjakan kasus covid-19 di Ibu Kota.
“PPKM level 2 ini masih mengikuti SKB 4 menteri. Namun melihat perkembangan kasus yang meningkat sehinga kami sampaikan ke pemerintah pusat, apakah kami bisa melakukan pengecualian dari SKB yang dikeluarkan. Ini menunggu arahan pusat,” kata Nahdiana dalam rapat dengan Komisi E DPRD DKI Jakarta secara online, Rabu (2/2).
Baca juga: Pemkot Bekasi Kembali Berlakukan Belajar Daring Dua Pekan
Pihaknya menyadari kenaikan varians Omikron membuat Disdik DKI terus melakukan evaluasi. Dengan tetap mengikuti arahan pemerintah pusat dan secara aktif menyampaikan data-data yang dimilki. Dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat.
Seperti diketahui, berdasarkan SKB 4 Manteri tersebut, untuk wilayah yang berada di PPKM level 2 diperbolehkan mengikuti PTM 100%. Sehingga DIsdik DKI masih mengacu pada aturan tersebut, meksipun saat ini tren kenaikan kasus covid-19 terus terjadi.
PIhaknya juga menjelaskan situasi penularan covid-19 di sekolah saat PTM. Dari proses active case finding (ACF) di sekolah tercatat tingkat positivity rate hanya sebesar 0,7%. Namun, tantangan datang dari pergerakan lingkungan anak-anak dari dan menuju sekolah.
“Bicara PTM di sekolah tak bisa bicara hanya melihat sekolah itu sendiri tapi bagaimana ini bicara lingkungan pergerakan dll. Kalau sekolah sendiri yang di-pressing, positivity rate kami hanya 0,7%,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan Pemprov DKI Jakarta masih melakukan monitoring dari pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100%. Hal ini sempat diingatkan oleh Presiden Joko Widodo yang meminta pemerintah daerah mengevaluasi PTM 100% di tengah lonjakan kasus covid-19.
“PTM kita masih evaluasi hari ini kami, Pak Gubernur dan jajaran akan rapat. nanti akan kami informasikan ya. Prinsipnya kami terus monitoring, kami awasi , kami evaluasi, dan mengambil langkah,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (2/2). (OL-6)
Objektif harus diakui bahwa sekolah daring adalah proses pembelajaran yang menyebabkan lahir generasi covid-19
Studi PISA dan data global menunjukkan kemampuan kognitif Gen Z menurun di beberapa aspek. Apa penyebabnya dan keunggulannya?
PENGAMAT dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji menilai wacana pembelajaran jarak jauh atau PJJ maupun work from home atau WFH tak berkaitan dengan kualitas pendidikan.
Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah tidak hanya menyasar perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga menjadi motor penciptaan lapangan kerja
Di terminal bus, pelabuhan, dan bandara, kita menyaksikan jutaan orang melakukan eksodus yang secara kultural disebut mudik
Kolaborasi antara dunia industri dan institusi pendidikan kembali menunjukkan hasil positif. SMKN 1 Babelan, Kabupaten Bekasi, berhasil meraih penghargaan SMK Pusat Keunggulan.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved