Presiden Minta Evaluasi PTM 100%, Anies Awasi Kapasitas RS Covid-19

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100% dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku masih memantau perkembangan kasus covid-19. Menurut dia, perkembangan kasus berikut tingkat keterisian rumah sakit rujukan covid-19 menjadi faktor yang memengaruhi kebijakan pembatasan termasuk kapasitas dalam PTM.

"Untuk mencegah penularan, kita taati protokol kesehatan. Nah, ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, pengendaliannya dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama satu setengah tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kami monitoring terus tentang keterisian rumah sakit," kata Anies di Jakarta, Selasa (1/2).

Apabila terjadi tren peningkatan kasus yang signifikan sehingga mengkhawatirkan kapasitas RS rujukan, ia akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan pengetatan. "Jadi selama ini cara mengambil keputusannya begitu," imbuhnya.

Pemprov DKI, kata Anies, belajar dari pengalaman munculnya gelombang kedua pada Juli-Agustus tahun lalu. Saat itu terdapat 100 ribu kasus aktif covid-19 di Jakarta. Kapasitas RS rujukan mengalami kelebihan beban hingga pasien harus dirawat di tenda-tenda darurat.

Namun demikian, dalam masa pascalibur Natal dan Tahun Baru kali ini, lonjakan kasus covid-19 masih terlihat relatif kecil. "Nah, saat ini situasinya masih bisa terlihat, dibilang, secara jumlah masih relatif agak kecil. Nah, kita pantau ke depan tapi tidak menutup semua kemungkinan," ujarnya.

Ia pun tak mau tergesa-gesa mengambil keputusan untuk mengurangi kapasitas PTM 100% atau bahkan menghentikan PTM secara total dan beralih kembali ke pembelajaran jarak jauh (PJJ). Setiap keputusan harus diambil secara hati-hati dengan mempertimbangkan segala aspek.

"Jadi yang kita sama-sama harus sadari adalah bila mengalami gejala ringan atau tanpa gejala, isolasi dan disiplin supaya tidak menularkan kepada yang lain. Terkait kebijakan-kebijakan lain kami akan monitoring, evaluasi bersama dengan pemerintah pusat," pungkasnya. (OL-14)