Headline
Transparansi data saham bakal diperkuat demi kerek bobot RI.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok mengalihkan status dua guru SDN menjadi tahanan kota. Dua tahanan kota tersebut yakni Wahyu Nugroho dan Elena Aprilningrum guru SDN Grogol 2 Kota Depok.
Wahyu dan Elena merupakan terdakwa kasus korupsi pembangunan gedung SDN Grogol 2 Kota Depok tahun 2019, sebesar Rp1,5 miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Depok Sri Kuncoro mengatakan, pengalihan status penahanan dua guru SDN Grogol 2 Kota Depok menjadi tahanan kota karena ada jaminan dari keluarga.
Dalam hal ini para penjamin memastikan bahwa Wahyu dan Elena tidak akan melarikan diri, tidak merusak barang bukti, dan akan selalu koperatif serta bersedia hadir dalam setiap persidangan.
"Pertimbangannya berdasarkan pada permohonan dari dua terdakwa dan jaminan keluarga. Kemudian, kapasitas dua terdakwa sebagai tenaga pendidik juga dibutuhkan," katanya, Kamis (27/1).
Dalam kasus ini dua terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp324 juta dari pagu anggaran sebesar Rp1,5 miliar.
" Untuk memperkaya diri, dua terdakwa tersebut membuat laporan fiktif pertanggungjawaban keuangan berupa belanja kegiatan pembangunan Gedung SDN Grogol 2 Kota Depok, " ungkapnya.
Kajari menerangkan bahwa Wahyu dan Elena saat ini tengah disidangkan dalam tahap penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.
Terdakwa Wahyu dan terdakwa Elena didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .
"Dalam sidang pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimas Praja telah menuntut Wahyu dan Elena masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara," ujar Kajari (OL-13)
Baca Juga: 8 Sekolah di Kota Depok Ditutup Sementara Akibat Kasus Covid-19
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved