Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan whistleblowing system atau sistem pengaduan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021.
Direktur Utama Sarana Jaya, Agus Himawan, mengatakan pihaknya meluncurkan sistem yang nantinya akan mengelola pengaduan dari berbagai pihak mengenai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan jajarannya.
Ia mengatakan berbagai pihak dapat mengadukannya di situs resmi www.saranajaya.co.id.
Ia mengatakan pihak yang akan mengadu terjamin kerahasiaannya. Dengan demikian, ia berharap semua pihak dapat bekontribusi dengan mengadukan jika melihat atau mendengar adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
"Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan operasional sebuah Korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh oknum internal perusahaan," jelasnya.
"Pelanggaran-pelanggaran ini dapat terjadi terhadap peraturan internal, maupun peraturan luar perusahaan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, maupun konsekuensi keuangan," kata Agus, di Jakarta, Kamis (9/12).
Agus mengatakan dalam sebuah kondisi yang ideal, sebuah pelanggaran dapat diselesaikan dalam lingkup kepegawaian, yaitu menindak pelaku pelanggaran lewat atasan langsung ataupun kolega.
Namun, ia mengatakan seringkali kondisi ideal itu tidak dapat dicapai. Pasalnya, terkadang pelaku pelanggaran tersebut memiliki pengaruh besar kepada bawahan langsungnya atau bahkan kepada perusahaan itu sendiri.
Maka dari itu, Agus menyadari perlu sebuah sistem pengaduan yang memungkinkan ditindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dan para pelapor memiliki keselamatan dan adanya jaminan keberlangsungan berkarir di perusahaan.
"Pada pelapor dapat memiliki ketenangan bahwa ia tidak menaruh risiko besar pada keberlangsungan kariernya di perusahaan tersebut ataupun perasaan tidak nyaman karena melaporkan sesama koleganya. Sistem ini, dalam tatanan tata kelola perusahaan yang baik disebut whistleblowing system," katanya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan dengan adanya sistem pengaduan ini diharapkan akan menciptakan budaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang jujur dan bersih.
Ia juga berharap jajarannya terhindar dari perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, nilai-nilai dasar, kode etik, norma dan peraturan yang berlaku di Perusahaan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
"Mencegah dan mendeteksi terjadinya tindak pelanggaran melalui mekanisme deteksi dini dan menciptakan lingkungan dan situasi kerja yang kondusif, bersih dan bertanggung jawab," katanya.
Selain itu, Agus mengatakan sistem pengaduan ini juga akan menjadi panduan bagi pihaknya dalam memahami tata cara penyampaian informasi tentang dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang berpotensi merugikan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Ia juga menekankan adanya perlindungan bagi pelapor dan pihak-pihak lain yang terkait dengan laporan tindak pelanggaran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
"Kami memastikan laporan tindak pelanggaran ditindaklanjuti secara cepat dan tepat," kata Agus. (Faj/OL-09)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
Penyediaan layanan air bersih yang memadai menjadi syarat mendasar jika Jakarta ingin benar-benar bertransformasi menjadi kota global.
Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi.
Ia menyebutkan, hal itu pasti akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
Salah satu pedagang di sekitar lokasi, Rizal mengaku banjir telah merendam area lingkar luar Jakarta ini sejak Minggu (8/3).
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved