Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan whistleblowing system atau sistem pengaduan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021.
Direktur Utama Sarana Jaya, Agus Himawan, mengatakan pihaknya meluncurkan sistem yang nantinya akan mengelola pengaduan dari berbagai pihak mengenai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan jajarannya.
Ia mengatakan berbagai pihak dapat mengadukannya di situs resmi www.saranajaya.co.id.
Ia mengatakan pihak yang akan mengadu terjamin kerahasiaannya. Dengan demikian, ia berharap semua pihak dapat bekontribusi dengan mengadukan jika melihat atau mendengar adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
"Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan operasional sebuah Korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh oknum internal perusahaan," jelasnya.
"Pelanggaran-pelanggaran ini dapat terjadi terhadap peraturan internal, maupun peraturan luar perusahaan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, maupun konsekuensi keuangan," kata Agus, di Jakarta, Kamis (9/12).
Agus mengatakan dalam sebuah kondisi yang ideal, sebuah pelanggaran dapat diselesaikan dalam lingkup kepegawaian, yaitu menindak pelaku pelanggaran lewat atasan langsung ataupun kolega.
Namun, ia mengatakan seringkali kondisi ideal itu tidak dapat dicapai. Pasalnya, terkadang pelaku pelanggaran tersebut memiliki pengaruh besar kepada bawahan langsungnya atau bahkan kepada perusahaan itu sendiri.
Maka dari itu, Agus menyadari perlu sebuah sistem pengaduan yang memungkinkan ditindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dan para pelapor memiliki keselamatan dan adanya jaminan keberlangsungan berkarir di perusahaan.
"Pada pelapor dapat memiliki ketenangan bahwa ia tidak menaruh risiko besar pada keberlangsungan kariernya di perusahaan tersebut ataupun perasaan tidak nyaman karena melaporkan sesama koleganya. Sistem ini, dalam tatanan tata kelola perusahaan yang baik disebut whistleblowing system," katanya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan dengan adanya sistem pengaduan ini diharapkan akan menciptakan budaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang jujur dan bersih.
Ia juga berharap jajarannya terhindar dari perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, nilai-nilai dasar, kode etik, norma dan peraturan yang berlaku di Perusahaan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
"Mencegah dan mendeteksi terjadinya tindak pelanggaran melalui mekanisme deteksi dini dan menciptakan lingkungan dan situasi kerja yang kondusif, bersih dan bertanggung jawab," katanya.
Selain itu, Agus mengatakan sistem pengaduan ini juga akan menjadi panduan bagi pihaknya dalam memahami tata cara penyampaian informasi tentang dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang berpotensi merugikan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Ia juga menekankan adanya perlindungan bagi pelapor dan pihak-pihak lain yang terkait dengan laporan tindak pelanggaran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
"Kami memastikan laporan tindak pelanggaran ditindaklanjuti secara cepat dan tepat," kata Agus. (Faj/OL-09)
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
Penataan ini mencakup perbaikan badan jalan, trotoar, hingga sistem drainase guna mengantisipasi genangan air.
Strategi ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI untuk meminimalisasi risiko banjir dan titik genangan yang sering mengganggu mobilitas warga saat puncak musim hujan.
Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi izin lapangan padel menyusul keluhan warga soal kebisingan. Pramono Anung siap beri sanksi tegas jika melanggar aturan.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat ekosistem olahraga sepak bola putri.
Bank Jakarta resmi mendukung Pelita Jaya Jakarta sebagai sponsor di musim Indonesian Basketball League (IBL) 2026.
KPK mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan dengan modus pinjam bendera. Dua saksi diperiksa untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat, termasuk aliran dana terkait BUMD,
Azis mengungkapkan bahwa Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI
UPAYA mendorong transformasi pertanian berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi antara badan usaha milik daerah (BUMD) dan sektor swasta.
Pemkab Pringsewu memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui peran BUMD untuk mendorong sistem yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Kualitas sebuah dakwaan tidak hanya diukur dari narasi delik, tetapi juga dari kejujuran dan kebersihan proses yang melahirkannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved