Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan whistleblowing system atau sistem pengaduan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021.
Direktur Utama Sarana Jaya, Agus Himawan, mengatakan pihaknya meluncurkan sistem yang nantinya akan mengelola pengaduan dari berbagai pihak mengenai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan jajarannya.
Ia mengatakan berbagai pihak dapat mengadukannya di situs resmi www.saranajaya.co.id.
Ia mengatakan pihak yang akan mengadu terjamin kerahasiaannya. Dengan demikian, ia berharap semua pihak dapat bekontribusi dengan mengadukan jika melihat atau mendengar adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
"Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan operasional sebuah Korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh oknum internal perusahaan," jelasnya.
"Pelanggaran-pelanggaran ini dapat terjadi terhadap peraturan internal, maupun peraturan luar perusahaan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, maupun konsekuensi keuangan," kata Agus, di Jakarta, Kamis (9/12).
Agus mengatakan dalam sebuah kondisi yang ideal, sebuah pelanggaran dapat diselesaikan dalam lingkup kepegawaian, yaitu menindak pelaku pelanggaran lewat atasan langsung ataupun kolega.
Namun, ia mengatakan seringkali kondisi ideal itu tidak dapat dicapai. Pasalnya, terkadang pelaku pelanggaran tersebut memiliki pengaruh besar kepada bawahan langsungnya atau bahkan kepada perusahaan itu sendiri.
Maka dari itu, Agus menyadari perlu sebuah sistem pengaduan yang memungkinkan ditindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dan para pelapor memiliki keselamatan dan adanya jaminan keberlangsungan berkarir di perusahaan.
"Pada pelapor dapat memiliki ketenangan bahwa ia tidak menaruh risiko besar pada keberlangsungan kariernya di perusahaan tersebut ataupun perasaan tidak nyaman karena melaporkan sesama koleganya. Sistem ini, dalam tatanan tata kelola perusahaan yang baik disebut whistleblowing system," katanya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan dengan adanya sistem pengaduan ini diharapkan akan menciptakan budaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang jujur dan bersih.
Ia juga berharap jajarannya terhindar dari perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, nilai-nilai dasar, kode etik, norma dan peraturan yang berlaku di Perusahaan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
"Mencegah dan mendeteksi terjadinya tindak pelanggaran melalui mekanisme deteksi dini dan menciptakan lingkungan dan situasi kerja yang kondusif, bersih dan bertanggung jawab," katanya.
Selain itu, Agus mengatakan sistem pengaduan ini juga akan menjadi panduan bagi pihaknya dalam memahami tata cara penyampaian informasi tentang dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang berpotensi merugikan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Ia juga menekankan adanya perlindungan bagi pelapor dan pihak-pihak lain yang terkait dengan laporan tindak pelanggaran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
"Kami memastikan laporan tindak pelanggaran ditindaklanjuti secara cepat dan tepat," kata Agus. (Faj/OL-09)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Setelah 16 tahun hanya bergantung pada penyertaan modal APBD sebesar Rp3,15 miliar sejak 2009, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi PT Migas akhirnya mencapai BEP
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved