Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya meluncurkan whistleblowing system atau sistem pengaduan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021.
Direktur Utama Sarana Jaya, Agus Himawan, mengatakan pihaknya meluncurkan sistem yang nantinya akan mengelola pengaduan dari berbagai pihak mengenai pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan jajarannya.
Ia mengatakan berbagai pihak dapat mengadukannya di situs resmi www.saranajaya.co.id.
Ia mengatakan pihak yang akan mengadu terjamin kerahasiaannya. Dengan demikian, ia berharap semua pihak dapat bekontribusi dengan mengadukan jika melihat atau mendengar adanya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.
"Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan operasional sebuah Korporasi dapat dilakukan dengan berbagai cara oleh oknum internal perusahaan," jelasnya.
"Pelanggaran-pelanggaran ini dapat terjadi terhadap peraturan internal, maupun peraturan luar perusahaan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, maupun konsekuensi keuangan," kata Agus, di Jakarta, Kamis (9/12).
Agus mengatakan dalam sebuah kondisi yang ideal, sebuah pelanggaran dapat diselesaikan dalam lingkup kepegawaian, yaitu menindak pelaku pelanggaran lewat atasan langsung ataupun kolega.
Namun, ia mengatakan seringkali kondisi ideal itu tidak dapat dicapai. Pasalnya, terkadang pelaku pelanggaran tersebut memiliki pengaruh besar kepada bawahan langsungnya atau bahkan kepada perusahaan itu sendiri.
Maka dari itu, Agus menyadari perlu sebuah sistem pengaduan yang memungkinkan ditindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran dan para pelapor memiliki keselamatan dan adanya jaminan keberlangsungan berkarir di perusahaan.
"Pada pelapor dapat memiliki ketenangan bahwa ia tidak menaruh risiko besar pada keberlangsungan kariernya di perusahaan tersebut ataupun perasaan tidak nyaman karena melaporkan sesama koleganya. Sistem ini, dalam tatanan tata kelola perusahaan yang baik disebut whistleblowing system," katanya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan dengan adanya sistem pengaduan ini diharapkan akan menciptakan budaya Perumda Pembangunan Sarana Jaya yang jujur dan bersih.
Ia juga berharap jajarannya terhindar dari perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, nilai-nilai dasar, kode etik, norma dan peraturan yang berlaku di Perusahaan serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
"Mencegah dan mendeteksi terjadinya tindak pelanggaran melalui mekanisme deteksi dini dan menciptakan lingkungan dan situasi kerja yang kondusif, bersih dan bertanggung jawab," katanya.
Selain itu, Agus mengatakan sistem pengaduan ini juga akan menjadi panduan bagi pihaknya dalam memahami tata cara penyampaian informasi tentang dugaan penyimpangan atau pelanggaran yang berpotensi merugikan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Ia juga menekankan adanya perlindungan bagi pelapor dan pihak-pihak lain yang terkait dengan laporan tindak pelanggaran sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
"Kami memastikan laporan tindak pelanggaran ditindaklanjuti secara cepat dan tepat," kata Agus. (Faj/OL-09)
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
BSKDN Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD)
DPRD tetap berkomitmen untuk mengawasi dan mendampingi penyelesaian persoalan ini secara objektif, profesional, dan menjunjung tinggi asas keadilan serta akuntabilitas publik.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong klub sepak bola Persija Jakarta bisa berjaya di kompetisi musim depan dan terus meningkatkan prestasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved