Jumat 19 November 2021, 15:03 WIB

Bantah Mensos Risma, Anak Buah Anies Pastikan Tidak ada ASN di Menteng Terima Bansos

Mediaindonesia | Megapolitan
Bantah Mensos Risma, Anak Buah Anies Pastikan Tidak ada ASN di Menteng Terima Bansos

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Bansos

 

Pemerintah Kota Jakarta Pusat menegaskan tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif tinggal di wilayah Menteng yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial.

"Saya cek tidak ada ASN yang terima, mungkin pensiunan. Kalau pensiunan bekas penjaga sekolah ya itu ASN juga. Bu Menteri juga perlu cek ASN-nya siapa, aktif atau tidak?," kata Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut menanggapi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mengungkapkan terdapat 28.965 ASN aktif diduga menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Mensos juga menyebutkan ada salah satu ASN yang tinggal di wilayah Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), turut menerima bansos tersebut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat membantah. "Tidak ada, kalau terbukti kita sudah coret datanya. Itu kan data dari Kemensos, tidak dari kita, kecuali dari DKI punya, kita cari," kata Irwandi.

Baca juga: Mensos Ungkap PNS Penerima Bansos tinggal Rumah Besar di Menteng

Menurut Irwandi, data penerima bantuan sosial tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Karena itu, Kemensos perlu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kota hingga tingkat kelurahan untuk memverifikasi penerima bantuan sehingga tidak salah sasaran.

"Data dari Kemensos itu 'top down' bukan dari DKI punya, apalagi dari kita. Makanya Kemensos perlu duduk bareng dengan pemda, dengan wali kota, dengan wilayah, lurah, camat, RT biar tidak salah sasaran," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan perlu ada pemeriksaan lebih dalam apakah ASN tersebut sengaja curang untuk mendapat bantuan sosial (bansos).

Menurut dia, sanksi atau hukuman bagi ASN penerima bansos perlu dikaji lebih lanjut.

Selain itu, Tjahjo menilai perlu ada tinjauan terkait pemutakhiran data penerima bansos sehingga hanya masyarakat yang benar-benar berhak yang menerima bantuan.(OL-4)

Baca Juga

dok.ant

Jakarta Kemungkinan PPKM Level 3, Wagub DKI: Kita Laksanakan Keputusan Pusat

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 25 Januari 2022, 07:30 WIB
WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan soal kemungkinan Jakarta akan naik ke PPKM Level 3, terserah keputusan...
Antara

Pemprov DKI Tambah Lokasi Vaksinasi Booster

👤Ant 🕔Senin 24 Januari 2022, 23:42 WIB
Peningkatan sambil menunggu dan menyesuaikan dengan ketersediaan vaksin dari pemerintah...
Antara/Aprilio Akbar

Pembangunan Sirkuit Fomula E Masuki Tahap Pemilihan Kontraktor 

👤Hilda JUlaika 🕔Senin 24 Januari 2022, 22:47 WIB
"Progres Formula E saat ini, kami sedang dalam tahap pemilihan kontraktor untuk pembangunan treknya, Insya Allah awal Februari sudah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya