Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini menjelaskan ada temuan salah satu rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kawasan Menteng tersebut memiliki ukuran 100 meter persegi dan memiliki mobil, mendapatkan bantuan sosial.
“Rumah yang diketahui dapat bansos tapi rumahnya besar, ada di kawasan Menteng,” kata Risma dalam konferensi pers ‘Pemadanan Data’ di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Selain di Menteng, Risma juga menemukan beberapa rumah lainnya yang diketahui memiliki luas lebih dari 100 meter persegi, namun pemiliknya mendapatkan bansos. Kendati demikian Risma tidak menyebut secara rinci letak dan kawasan mana saja rumah tersebut.
Baca juga: Sebanyak 31.624 Data ASN Terima Bantuan Sosial akan Dikembalikan Ke Daerah
Sebelumnya Kemensos menemukan sebanyak 31.624 PNS yang terindikasi menerima bansos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.965 PNS aktif, sedangkan sisanya diperkirakan merupakan pensiunan.
Padahal, orang yang mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah seharusnya tidak mendapatkan bansos. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan tidak mampu sesuai dengan kriteria penerima bansos.
Risma mengatakan pihaknya akan mengembalikan data ini kembali ke daerah agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti oleh daerah. (OL-4)
Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan kebutuhan dasar bagi para korban gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, telah terpenuhi
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Kemensos mengirim bantuan logistik untuk korban bencana gempa di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, yang tampil mengenakan pakaian adat Dayak.
Kemensos menelusuri temuan penerima bansos yang terindikasi tidak wajar. Dalam data tersebut, sejumlah nama tercatat sebagai pegawai BUMN, dokter, hingga manajer perusahaan.
Selama lima hari para peserta akan dilatih mengelola sistem Dapodik dan LCMS dalam pendataan peserta didik, sarana prasarana, dan aspek pendukung lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved