Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Tri Rismaharini menjelaskan ada temuan salah satu rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kawasan Menteng tersebut memiliki ukuran 100 meter persegi dan memiliki mobil, mendapatkan bantuan sosial.
“Rumah yang diketahui dapat bansos tapi rumahnya besar, ada di kawasan Menteng,” kata Risma dalam konferensi pers ‘Pemadanan Data’ di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Selain di Menteng, Risma juga menemukan beberapa rumah lainnya yang diketahui memiliki luas lebih dari 100 meter persegi, namun pemiliknya mendapatkan bansos. Kendati demikian Risma tidak menyebut secara rinci letak dan kawasan mana saja rumah tersebut.
Baca juga: Sebanyak 31.624 Data ASN Terima Bantuan Sosial akan Dikembalikan Ke Daerah
Sebelumnya Kemensos menemukan sebanyak 31.624 PNS yang terindikasi menerima bansos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.965 PNS aktif, sedangkan sisanya diperkirakan merupakan pensiunan.
Padahal, orang yang mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah seharusnya tidak mendapatkan bansos. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan tidak mampu sesuai dengan kriteria penerima bansos.
Risma mengatakan pihaknya akan mengembalikan data ini kembali ke daerah agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti oleh daerah. (OL-4)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved