Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini menjelaskan ada temuan salah satu rumah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kawasan Menteng tersebut memiliki ukuran 100 meter persegi dan memiliki mobil, mendapatkan bantuan sosial.
“Rumah yang diketahui dapat bansos tapi rumahnya besar, ada di kawasan Menteng,” kata Risma dalam konferensi pers ‘Pemadanan Data’ di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Selain di Menteng, Risma juga menemukan beberapa rumah lainnya yang diketahui memiliki luas lebih dari 100 meter persegi, namun pemiliknya mendapatkan bansos. Kendati demikian Risma tidak menyebut secara rinci letak dan kawasan mana saja rumah tersebut.
Baca juga: Sebanyak 31.624 Data ASN Terima Bantuan Sosial akan Dikembalikan Ke Daerah
Sebelumnya Kemensos menemukan sebanyak 31.624 PNS yang terindikasi menerima bansos. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28.965 PNS aktif, sedangkan sisanya diperkirakan merupakan pensiunan.
Padahal, orang yang mendapatkan pendapatan rutin dari pemerintah seharusnya tidak mendapatkan bansos. Bantuan tersebut hanya diperuntukkan bagi warga miskin dan tidak mampu sesuai dengan kriteria penerima bansos.
Risma mengatakan pihaknya akan mengembalikan data ini kembali ke daerah agar diperiksa ulang dan ditindaklanjuti oleh daerah. (OL-4)
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved