Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini menemukan 31.624 data Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif mendapatkan bantuan sosial. Data tersebut ia dapatkan dari hasil verifikasi data yang diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara.
"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN yang aktif itu, setelah kita cek di kemen" ujarnya saat konferensi pers terkait data di Gedung Kementerian Sosial RI, Salemba Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Selanjutnya, pihaknya akan kembalikan data tersebut ke pemerintah daerah sesuai Undang-undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Baca juga: Kemenkes Minta Jangan Bablas Euforia Jelang Nataru
"Ini akan kita kembalikan ke daerah, itu tersebar di 514 kota/kabupaten di 34 provinsi," tambahnya.
Adapun jenis profesi yang saat ini masih aktif mendapatkan bantuan sosial antara lain dosen, ASN, tenaga medis dan sebagainya.
"Nanti itu akan kita kembaikan data ini, saya berharap daerah mengembalkikan respon balik pada kita," ujarnya.
"Sesuai UU 13/2011 data itu dari daerah jadi data kami kembalikan ke daerah, daerah akan mengecek apakah dia layak, karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima, Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak memutuskan," pungkasnya.
ASN yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, ungkap Risma, kedepan tidak akan lagi menerima bantuan sosial.
"Mereka gak dapat lagi, mereka gak boleh karena mendapatkan pendapatan tetap, dari pemerintah," ungkapnya. (H-3)
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
KETUA Umum Koordinator Nasional Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) Indonesia Eka Wahyuni mengatakan bahwa permasalahan guru tidak kujung usai.
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menjamin tak akan lagi ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2025.
Tito menekankan seharusnya setiap kepala daerah memiliki pemikiran ihwal strategi memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, daerah tersebut dapat berkembang.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Menurut Toha, sikap tegas Presiden Prabowo untuk menyingkirkan pejabat yang tidak mampu bekerja secara profesional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved