Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MENTERI Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini menemukan 31.624 data Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif mendapatkan bantuan sosial. Data tersebut ia dapatkan dari hasil verifikasi data yang diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara.
"Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN data yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN yang aktif itu, setelah kita cek di kemen" ujarnya saat konferensi pers terkait data di Gedung Kementerian Sosial RI, Salemba Jakarta Pusat, Kamis (18/11).
Selanjutnya, pihaknya akan kembalikan data tersebut ke pemerintah daerah sesuai Undang-undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.
Baca juga: Kemenkes Minta Jangan Bablas Euforia Jelang Nataru
"Ini akan kita kembalikan ke daerah, itu tersebar di 514 kota/kabupaten di 34 provinsi," tambahnya.
Adapun jenis profesi yang saat ini masih aktif mendapatkan bantuan sosial antara lain dosen, ASN, tenaga medis dan sebagainya.
"Nanti itu akan kita kembaikan data ini, saya berharap daerah mengembalkikan respon balik pada kita," ujarnya.
"Sesuai UU 13/2011 data itu dari daerah jadi data kami kembalikan ke daerah, daerah akan mengecek apakah dia layak, karena ada yang fotonya mohon maaf rumah bagus ada mobil tapi terima, Itu kami kembalikan ke daerah karena mereka yang berhak memutuskan," pungkasnya.
ASN yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, ungkap Risma, kedepan tidak akan lagi menerima bantuan sosial.
"Mereka gak dapat lagi, mereka gak boleh karena mendapatkan pendapatan tetap, dari pemerintah," ungkapnya. (H-3)
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH resmi menghapus tunjangan komunikasi atau uang pulsa hingga uang saku untuk rapat bagi ASN, menurut pengamat kebijakan ini tepat di tengah efisiensi
ASN harus mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, seperti produktivitas, pembinaan karier, pengembangan kompetensi, dan faktor lainnya dalam manajemen ASN.
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved