Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMULIHAN enam sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir yang dirampas asisten rumah tangga ibunda artis Nirina Zubir, Riri Sumita, menunggu putusan pengadilan.
"Ini nanti ada putusan. Berdasarkan putusan nanti kami kembalikan haknya," kata Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Dwi Budi Martono, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/11).
Ia mencatat terjadi peralihan aset tanah milik keluarga Nirina Zubir pada 2016, 2017, dan 2019. Ia mengatakan peralihan kepemilikan itu telah sampai ke pihaknya dalam bentuk akta jual beli yang lengkap.
Menurutnya, proses pengembalian hak tanah keluarga Nirina Zubir harus menghormati hak orang yang telah membeli sertifikat itu. Salah satu pembeli tanah, kata Budi, mengaku tidak mengetahui ada penyelewengan dan telah mendirikan bangunan di atasnya. "Di sini ada tiga nama yang dia enggak tau menahu bahwa ini (sertifikat tanah) hasil kejahatan," ujar Budi.
Dari data yang dihimpun, enam sertifikat tanah milik ibunda Nirina Zubir telah beralih nama. Ia mengatakan tiga sertifikat atas nama orang lain yang telah membeli dari Riri. Sedangkan tiga sertifikat lain masih atas nama Riri dan suaminya, Endrianto. Riri kemudian mengagunkan sertifikat tanah ke bank dengan nilai sekitar Rp7,4 miliar.
"Ada hak tanggungan di BCA dan BRI. Nilainya tidak kecil ada Rp5 miliar, ada yang Rp1,2 miliar, dan ada lagi yang Rp1,2 miliar," kata Dwi.
Baca juga: Dalang Mafia Tanah, Rekening ART Nirina Zubir Diblokir
Sebelumnya, Nirina Zubir sudah melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya sejak Juni 2021 terkait aset tanah ibundanya yang dirampas oleh asisten rumah tangga bernama Riri Khasmita. (OL-14)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menepis tudingan pihaknya hanya mengulang skema lama dalam menangani persoalan banjir Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan resmi terkait kritik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta yang menilai penanganan banjir Jakarta belum maksimal.
BANJIR Jakarta yang terjadi sejak beberapa hari terakhir masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Hari ini, Jumat, (23/1) siang, banjir Jakarta justru dilaporkan meluas.
DATA terbaru dari sistem pemantauan banjir Jakarta pada Jumat (23/1) pukul 09.00 WIB menunjukkan peningkatan status signifikan di sejumlah pintu air. Ini detailnya.
Antisipasi Banjir, SDA DKI Keruk Sedimen Kali Cideng
Murid, pendidik, dan tenaga kependidikan dilarang menggunakan gawai di seluruh area sekolah, kecuali untuk kepentingan pembelajaran tertentu dan di lokasi yang telah ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved