Ajukan Dana Dapil Miliaran Per-Bulan, DPRD: Kami Enggak Dapat Apa-Apa

DRPD DKI Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan. Pasalnya, DPRD DKI mengusulkan penambahan dana dapil dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2022.

Penambahan dana dapil digunakan untuk kegiatan kunjungan setiap bulan dengan anggaran Rp38,4 juta per orang untuk satu kali kegiatan. Adapun kegiatan tersebut akan digelar setiap bulan atau 12 kali dalam setahun atau setiap bulan dilakukan dalam sehari.

Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik menyebut bahwa dana kunjungan yang diusulan itu bukan untuk pihaknya melainkan untuk masyarakat.

"Kalau anda kunjungan ke daerah mesti ada tiket, ada macem-macem gitu, kalau DPRD nya nggak dapet apa-apa dari situ. Nggak ada 48 Miliar itu kemudian setiap bulan kita narik," terang Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11).

Baca juga: Usai Covid-19, APBD DKI Dopatok Rp84,88 Triliun

Ia juga menjelaskan bahwa partai yang menaunginya, yakni Gerindra sudah setuju dan menyepakati usulan tersebut. "Datanya sudah disetujui DPRD," tuturnya.

"Nanti di pembahasan APBD itu kita lihat. Pembahasan APBD setelah ini kan. Ini kan pandangan fraksi kemudian itu dibahas di komisi-komisi saya kira itu," tambahnya.

Taufik pun mewajarkan adanya usulan Miliaran Rupiah di tengah adanya pandemi covid-19 yang masih mengintai.

"Menurut saya sih wajar aja kalau anda misal kalau kunjungan ke luar daerah kan sekarang udah boleh naik pesawat, kita dulu ikutin waktu kunjungan zamannya covid itu nggak boleh naik pesawat naik mobil," ujarnya.

Ia pun menjamin kegiatan kunjungan dapil itu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat di wilayah. "Iya pasti. Gini, kan program pemerintah itu sumbernya empat. ada RPJMD, RKPD, muslembang ama reses. jadi itu bagian dari sumber program Pemda DKI," ungkapnya.

"Hasil temuan DPRD misalkan yang bisa diselesaikan lewat APBD ada yang bisa diselesaikan kalau cepat kita komunikasikan dengan unit terkait. Jalan di tempat anda rusak berat, kalau nunggu APBD kan berarti tahun depan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan usulan itu sedang dibahas oleh Pemprov DKI dengan DPRD DKI karena saat ini penganggaran 2022 masih dalam proses pembahasan.

Namun, ia menegaskan selama tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat, ia tak akan mempermasalahkan usulan anggaran itu.

"Untuk kepentingan masyarakat banyak, tentu tidak ada masalah yang penting semuanya sesuai dengan RPJMD yang ada. Untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan golongan, atau partai, atau kepentingan pribadi," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Balai Kota, Senin (15/11).

Anggaran tersebut sebelumnya belum pernah diajukan dalam anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD.

Namun, anggota DPRD DKI sebelumnya sudah mendapatkan tunjangan sosialisasi rancangan perda sebesar Rp40 juta per bulam, sosialisasi perda sebesar Rp160 juta per bulan, sosialisasi kebangsaan sebanyak Rp80 juta per bulan, dan anggaran reses Rp960 juta per tahun.

"Semua program yang dianggarkan di APBD semua untuk kepentingan membangun kota Jakarta, agar maju kotanya bahagia warganya," tegasnya. (Put/OL-4)