Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun anggaran 2022 disepakati sebesar Rp84,88 triliun.
Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik menuturkan angka yang disepakati turut berkaitan dengan kebangkitan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
"Jadi Insya Allah, saya kira ada kaitan dengan kebangkitan ekonomi," papar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11).
Anggaran tersebut, kata Taufik, juga bakal difokuskan untuk penanganan banjir di DKI.
Baca juga: Traveloka Dukung Pemerintah Perketat Tracing dan Tracking Covid-19
"Penanganan banjir dilakukan berkaitan deggan waduk embung dan sebagainya. Ada terprogram. Kita optimis DPRD dan pemerintah DKI dapat menyelenggarakan pemerintahan tahun 2022 dengan anggaran yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sebesar 6,25 persen menjadi Rp84,8 triliun dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp79,8 triliun karena tren ekonomi Ibu Kota yang tumbuh positif.
"Kami melihat perkembangan kuartal pertama ke kuartal kedua, tren 'year on year',
menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan perekonomian di Jakarta menunjukkan angka yang optimis," terang Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11). (OL-4)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved