Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
KEBIJAKAN Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta tahun anggaran 2022 disepakati sebesar Rp84,88 triliun.
Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik menuturkan angka yang disepakati turut berkaitan dengan kebangkitan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
"Jadi Insya Allah, saya kira ada kaitan dengan kebangkitan ekonomi," papar Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11).
Anggaran tersebut, kata Taufik, juga bakal difokuskan untuk penanganan banjir di DKI.
Baca juga: Traveloka Dukung Pemerintah Perketat Tracing dan Tracking Covid-19
"Penanganan banjir dilakukan berkaitan deggan waduk embung dan sebagainya. Ada terprogram. Kita optimis DPRD dan pemerintah DKI dapat menyelenggarakan pemerintahan tahun 2022 dengan anggaran yang sudah ditetapkan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sebesar 6,25 persen menjadi Rp84,8 triliun dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp79,8 triliun karena tren ekonomi Ibu Kota yang tumbuh positif.
"Kami melihat perkembangan kuartal pertama ke kuartal kedua, tren 'year on year',
menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan perekonomian di Jakarta menunjukkan angka yang optimis," terang Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/11). (OL-4)
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
Serapan anggaran untuk belanja daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di semester pertama 2025 baru sekitar 37%.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved