Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN Kepolisian Resor Tangerang Selatan (Polres Tangsel) pekan lalu berhasil meringkus pelaku pemalsu sertifikat tanah.
Terkait itu, Kepala Kantor Pertanahan/BPN Tangsel , Harison Mocodompis menyampaikan apresiasi dan meminta pemalsu sertifikat tanah yang merugikan masyarakat dapat ditumpas.
"Kami mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi setinggi tingginya untuk kepolisian RI khususnya jajaran Polres Tangerang Selatan atas keberhasilannya mengungkap dan menangkap pelaku pemalsu sertifikat yang telah merugikan masyarakat dan pihak pihak terkait, " kata Harison Mocodompis kepada Media Indonesia di Tangsel, Kamis ( 4/11).
Seperti diberitakan, para pelaku diduga turut serta atau bersama-sama membuat dan menggunakan sertifikat yang diduga palsu untuk digadaikan ke pihak lain agar mendapatkan keuntungan.
Kasus itu terungkap setelah adanya informasi dari warga masyarakat telah menerima gadai Sertifikat Hak Milik atas nama M. Y dengan nilai Rp60 juta dengan jaminan diduga palsu.
Selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan sertifikat yang dijaminkan setelah pengecekan ke Kantor BPN Kotamadya Jakarta Selatan ternyata buku Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut bukan dikeluarkan BPN.
Baca juga : LBH DPN Lapor 300 Aduan Terkait Pinjol Ilegal ke PMJ
Selain itu, tersangka M.P seorang ibu rumah tangga, juga menjaminkan SHM yang sama atas nama M.Y kepada korban lain dengan nilai Rp70.juta.
Harison menegaskan kelompok pemalsu sertifikat harus ditumpas habis karena bisa jadi bagian dari mafia tanah yang meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat sebagai penerimaan layanan pertanahan maupun pemerintah dalam hal ini KementerianATR/BPN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada dengan segala modus operandi kelompok pemalsu ini dan mencegah potensi pemalsuan dengan cara melakukan pengecekan langsung ke kantor Pertanahan jika akan melaksanakan proses peralihan hak atas tanah atau pelayanan dibidang Pertanahan lainnya, " papar Harison.
Dikatakan Kantor Pertanahan Tangsel menyediakan layanan Pertanahan di kantor Pertanahan, mall pelayanan publik yang disiapkan Pemkot Tangsel serta layanan konsultasi dan pengaduan langsung maupun melalui portal sultantangsel.id yang memberikan kesempatan masyarakat bertatap muka secara daring yang tersedia dalam portal layanan tersebut.
Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan semua kemudahan tersebut untuk kebutuhannya.
"KementerianATR/BPN siap memberikan pelayanan berdasarkan nilai nilai melayani, profesional dan terpercaya," pungkas Harison yang pernah menjadi pejabat kehumasan Kementerian ATR/BPN pusat itu.(OL-7)
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyatakan telah melakukan langkah proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk segera memperbaiki kerusakan di Flyover Ciputat.
Platform pusat layanan terpadu ini mengusung teknologi chat-first AI untuk memangkas birokrasi dan memudahkan warga mengakses layanan publik hanya melalui percakapan WhatsApp.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan menyiagakan enam posko kesehatan selama 24 jam penuh untuk mengawal kelancaran arus balik Lebaran 2026.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang Selatan, Menerjunkan tim gabungan untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir di sejumlah titik pada Minggu, (8/3).
Kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang merampas harta benda masyarakat secara paksa.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Pembebasan BPHTB tidak hanya akan mempercepat proses sertipikasi tanah rakyat, namun menjadi bentuk nyata amal sosial dan keadilan bagi masyarakat kurang mampu.
prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Pekerjaan sebagai bagian ibadah
KEMENTERIAN ATR/BPN diminta membatalkan Surat Keterangan (SK) pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dari Kantor Wilayah Pertanahan BPN Kabupaten Tanjung Pinang karena tumpang tindih lahan
Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia terkait pernyataannya soal penertiban tanah nganggur yang sempat viral di media sosial.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved