Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan pihaknya menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 akan dilakukan pada 19 November mendatang.
Andri menuturkan, pembahasan mengenai UMP 2022 telah dilakukan bersama dengan pihak buruh dan pengusaha hingga tiga kali.
"Kan pengumuman 19 November. Karena sesuai ketentuan 21 November, namun 21 November jatuhnya di hari Minggu. Kita akan umumkan pada Jumat, 19 November begitu. Tetapi secara informal kita tetap intens kepada serikat maupun kepada asosiasi," ungkapnya saat dihubungi, Senin (1/11).
Andri menjamin pihaknya akan mempertimbangkan masukkan baik dari pihak buruh maupun dari pengusaha. Diskusi-diskusi pembahasan UMP dilakukan baik secara formal maupun informal.
Baca juga : DPRD DKI Kembali Panggil Dishub dan Dirut TransJakarta Hari Ini
Ia juga meyakini dalam pembahasan UMP ini tidak hanya membahas gaji tetapi juga masalah ketenagakerjaan lainnya.
"Banyaklah permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang harus dibahas, tidak hanya masalah pengupahan sebenarnya," jelasnya.
Sebelumnya, buruh menginginkan adanya kenaikan UMP hingga 20% dari Rp4,4 juta menjadi Rp5,3 juta. Namun, apabila pengusaha keberatan karena adanya dampak pandemi, buruh memberikan batas yakni kenaikan UMP hanya 10% menjadi Rp4,8 juta pada tahun depan. (OL-7)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
DI Indonesia ditemukan masih ada sekitar 14 juta pekerja yang menerima upah di bawah standar, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).
PERWAKILAN buruh dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat melakukan konsolidasi terkait rencana untuk kembali melakukan aksi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta merupakan hasil pembahasan panjang dan transparan di Dewan Pengupahan,
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai munculnya ketidakpuasan terkait besaran Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 adalah hal yang wajar.
Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi besar pada 29-30 Desember 2025. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama: Istana Negara, Jakarta, dan Gedung Sate, Bandung.
Pemerintah melalui masing-masing Pemerintah Daerah telah resmi merilis penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved