Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEPALA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan pihaknya menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 akan dilakukan pada 19 November mendatang.
Andri menuturkan, pembahasan mengenai UMP 2022 telah dilakukan bersama dengan pihak buruh dan pengusaha hingga tiga kali.
"Kan pengumuman 19 November. Karena sesuai ketentuan 21 November, namun 21 November jatuhnya di hari Minggu. Kita akan umumkan pada Jumat, 19 November begitu. Tetapi secara informal kita tetap intens kepada serikat maupun kepada asosiasi," ungkapnya saat dihubungi, Senin (1/11).
Andri menjamin pihaknya akan mempertimbangkan masukkan baik dari pihak buruh maupun dari pengusaha. Diskusi-diskusi pembahasan UMP dilakukan baik secara formal maupun informal.
Baca juga : DPRD DKI Kembali Panggil Dishub dan Dirut TransJakarta Hari Ini
Ia juga meyakini dalam pembahasan UMP ini tidak hanya membahas gaji tetapi juga masalah ketenagakerjaan lainnya.
"Banyaklah permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan yang harus dibahas, tidak hanya masalah pengupahan sebenarnya," jelasnya.
Sebelumnya, buruh menginginkan adanya kenaikan UMP hingga 20% dari Rp4,4 juta menjadi Rp5,3 juta. Namun, apabila pengusaha keberatan karena adanya dampak pandemi, buruh memberikan batas yakni kenaikan UMP hanya 10% menjadi Rp4,8 juta pada tahun depan. (OL-7)
Beberapa unsur kelompok masyarakat yang terlibat pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79 adalah kalangan buruh. Mereka turut mengikuti defile bersama,
Kepastian berusaha dan iklim yang kondusif menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam memilih negara tujuan penanaman modal.
Komite itu memberikan posisi penting bagi pekerja agar bisa memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.
Pemerintah bisa mengatur platform ekonomi digital sehingga menjadikan 6 juta pengemudi online di Indonesia menjadi pekerja dengan perlindungan yang melekat.
Beberapa pasal di dalam PP 28/2024 memang wajar perlu disempurnakan, bahkan jika memungkinkan dibatalkan.
Namun sebaliknya, ada beberapa kejadian yang justru berkebalikan dengan semangat membela nasib buruh seperti penahanan ijazah.
ORGANISASI nirlaba Garuda Asta Cita Nusantara (GAN) resmi berdiri dengan misi mendukung dan mengawal pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data survei BPS, biaya hidup di Jakarta mencapai sekitar Rp14,88 juta per bulan untuk rumah tangga yang terdiri dari dua hingga enam orang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi tahun 2025 secepatnya atau sebelum 1 Januari 2025.
Rabu (11/12) menjadi hari terakhir penetapan penaikan upah minimum provinsi (UMP). Sebagian besar pemerintah provinsi pun sudah secara resmi mengeluarkan besaran upah terbaru
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan besaran dari Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tahun 2025. Adapun kendalanya, karena masih ada perbedaan persepsi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved