Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Tolak Mustafa Kemal Ataturk, PKS Usulkan Dua Tokoh Turki untuk Nama Jalan

Putri Anisa Yuliani
19/10/2021 17:12
Tolak Mustafa Kemal Ataturk, PKS Usulkan Dua Tokoh Turki untuk Nama Jalan
Kedubes Turki di Jakarta.(MI/Safir Makki.)

FRAKSI PKS DPRD DKI Jakarta menolak nama Mustafa Kemal Ataturk dijadikan nama jalan di Jakarta. Anggota sekaligus Penasihat Fraksi PKS, Nasrullah, mengatakan pendiri negara Turki itu semasa memerintah sebagai presiden kerap membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu kebijakan Mustafa yang terkenal yaitu mengganti adzan dengan bahasa Turki dan mengubah Masjid Hagia Sofia menjadi museum. "Nama tersebut sangat resisten terutama kepada umat Islam. Kebijakan Ataturk yang tidak mendukung dan bahkan melarang kegiatan Islam di Turki sangat mencoreng hati nurani umat Islam dan negeri lain," kata Nasrullah, Selasa (19/10).

Namun, untuk menjaga hubungan baik dengan Turki, PKS mengusulkan dua nama tokoh Turki lain yang bisa digunakan untuk menjadi nama jalan di Ibu  Kota. "Sebagai bentuk kerja sama antara Indonesia dan Turki serta untuk pengabadian nama tokoh besar Turki ialah Sultan Hamid dan Sultan Al Fatih. Tokoh besar ini terkait kebesaran Turki Usmani," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat mengirimkan surat kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengusulkan menjadikan nama Mustafa Kemal Ataturk menjadi salah satu nama jalan di Jakarta. Kebijakan pengubahan nama jalan menggunakan nama tokoh dari negara lain termasuk hal lumrah yang dilakukan guna menjaga hubungan diplomatik.

Sebelumnya, di Pakistan dan Mesir pun memiliki nama Jalan Ir Soekarno. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati hak tiap warga negara yang ingin menyuarakan pendapat termasuk dalam hal penamaan jalan di Jakarta yang akan menggunakan nama pendiri negara Turki, Mustafa Kemal Atatürk.

Baca juga: Pembelian Tiket KA untuk Keberangkatan Mulai 26 Oktober Wajib Gunakan NIK

"Memang ada beberapa pendapat dari kelompok masyarakat yang kita juga harus hormati dan perhatikan pertimbangan. Namun demikian ini merupakan bagian kerja sama antarnegara yang juga kita harus hormati kita hargai satu sama lain. Insyaallah pemerintah akan mencarikan solusi yang terbaik supaya baik bagi semua, termasuk hubungan kita dengan pemerintah Turki menjadi lebih baik," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Balai Kota, Senin (18/10). (OL-14)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya