Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Helmy Santika membeberkan pihaknya tengah menangani 370 perkara terkait kasus pinjaman daring.
"Polri telah menangani kasus pinjaman online sebanyak 370 perkara dengan penyelesaian sebanyak 93 perkara," ujar Helmy kepada Media Indonesia, Senin (11/10).
Adapun Helmy merincikan delapan perkara sudah P-21 atau lengkap berkasnya, 20 Perkara dihentikan atau SP3, 63 perkara henti lidik, dan dua perkara dicabut pelaporannya, serta 279 perkara masih proses penyelidikan dan dua proses penyidikan.
"Bahwa yang sudah menyelesaikan penanganan perkara sebanyak lima satker, yaitu Dittipideksus, Dittipidsiber, Polda Metro Jaya, Polda Jawa tengah dan Polda Jawa timur," ungkapnya.
Kelima satker itu di menangani delapan perkara (P-21), 20 Perkara (SP3) 63 perkara (henti lidik) dan dua perkara (dicabut pelaporannya).
Baca juga : Polisi Kerahkan 1.660 Personel Amankan Sidang Kasasi Rizieq
Adapun upaya pencegahan yang dilakukan polisi, yakni membuat Surat Telegram Kabareskrim Polri kepada para Dirreskrimsus terkait petunjuk dan arahan untuk melakukan penegakan hukum dengan mengungkap perkara pinjaman daring.
"Juga telah Melaksanakan sosialisasi melalui media daring dan media sosial tentang bahaya pinjaman daring oleh Divhumas Mabes Polri, Bidhumas Polda jajaran dan Humas Polres jajaran," ucapnya.
Pihaknya, kata Helmy juga melaksanakan koordinasi mingguan dengan Satgas Waspada Investasi.
"Sebagai sarana koordinasi, pertukaran data dan informasi kasus-kasus Pinjaman Online untuk kepentingan penegakan hukum," tuturnya.
Adapun 370 kasus pinjol ilegal yang ditangani Polri dan jajaran Polda terjadi pada periode 2020-2021. (OL-7)
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Empat pilar utama, yaitu kolaborasi data, standardisasi penilaian risiko, skema berbagi risiko, serta platform kolaborasi terintegrasi, menjadi fondasi penting yang perlu diperkuat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah
Pakar Ekonomi Syariah UMY Satria Utama, judi online (judol) memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara finansial.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama 97 platform pinjaman daring (pindar) menolak dengan tegas tuduhan adanya kesepakatan untuk menentukan batas maksimum suku bunga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved