Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TUJUH fraksi melaporkan Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang diduga menyalahi aturan Peraturan Tata Tertib (tatib) DPRD ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Ketua BK DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan laporan tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak, mempersilahkan BK untuk memeriksa ketua DPRD DKI yang berasal dari PDI-P.
Menurutnya, seluruh proses di Badan Musyawarah (bamus) adalah sesuai saran anggota bamus. Bamus yang berhak memutuskan paripurna, dan itu adalah tata tertib.
"Silahkan saja dibawa ke BK, karena ketua BK juga hadir saat Bamus. Artinya tidak masalah, karena ketua BK juga tidak berkomentar saat itu. Karena semua sesuai Tatib," terang Gilbert kepada Media Indonesia, Kamis (7/10).
Diketahui, sesuai tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta, pihak pimpinan DPRD diberi waktu selama sepuluh hari untuk memberikan disposisi kepada sekretaris dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta untuk menentukan sikap.
Baca juga: Laporkan Ketua DPRD DKI ke BK, Gerindra: Proses Tunggu 10 Hari
Gilbert menyebut rencana pemanggilan Pras guna diperiksa itu seharusnya melalui mekanisme yang harus dijalankan.
"Surat mereka kirim ke BK. Sedangkan BK harus melalui Ketua DPRD. Artinya surat mereka harus diganti dengan ditujukan ke Ketua DPRD untuk meminta diteruskan ke BK," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan laporan tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E.
Ia menuturkan, sesuai tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta pihak pimpinan DPRD diberi waktu selama sepuluh hari untuk memberikan disposisi kepada sekretaris dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta untuk menentukan sikap.
Namun, ada ataupun tidak adanya sikap Ketua DPRD, BK akan tetap memprosesnya.
“Nanti kalau sampai sepuluh hari tidak ada disposisi dari Ketua DPRD, maka BK tetap langsung bekerja. Harus itu sejak laporan itu pertama diterima. Itu wajib diproses," pungkasnya.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta penolak paripurna interpelasi Formula E resmi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD.
Hingga saat ini, berkas laporan tujuh fraksi terhadap ketua DPRD DKI masih dalam proses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. (OL-4)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved