Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
BERKAS pelaporan tujuh fraksi terhadap Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi soal interpelasi hingga saat ini masih dalam proses oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.
Hal itu dikatakan Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani. Pasalnya, politikus PDIP itu disebut menyalahi aturan Peraturan tata tertib (tatib) DPRD
Menurut informasi dari BK, lanjut Rani, pihak pimpinan DPRD diberi waktu selama 10 hari untuk memberikan disposisi kepada sekretaris dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta untuk menentukan sikap.
Diketahui, tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta penolak paripurna interpelasi Formula E resmi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi ke Badan Kehormatan DPRD. Mereka menyetorkan sejumlah bukti ke BK, pada Selasa (28/9) atau sembilan hari yang lalu.
“Nanti coba kita follow up lagi bagaimana posisinya, dikarenakan juga saat ini di DPRD sudah disibukan dengan agenda rapat koordinasi dengan SKPD,” paparnya.
“Jadi kita tunggu kabar dari BK dengan terus kawal kebijakan bagi masyarakat,” tambahnya.
Baca juga: Gerindra Sebut Interpelasi Anies untuk Gagalkan Formula E
Terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Ahmad Nawawi menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan laporan tujuh fraksi penolak interpelasi Formula E.
Ia menuturkan, sesuai tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta pihak pimpinan DPRD diberi waktu selama sepuluh hari untuk memberikan disposisi kepada sekretaris dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta untuk menentukan sikap.
Namun, ada ataupun tidak adanya sikap Ketua DPRD, BK akan tetap memprosesnya.
“Nanti kalau sampai sepuluh hari tidak ada disposisi dari Ketua DPRD, maka BK tetap langsung bekerja. Harus itu sejak laporan itu pertama diterima. Itu wajib diproses," pungkasnya.(OL-5)
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved