Ini Kendala Usut Kasus Perundungan Pegawai KPI

KAPOLRES Metro Jakarta Pusat (Jakpus), Kombes Hengki Haryadi menyatakan pihaknya memiliki kendala dalam mengusut kasus perundungan pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Diketahui, Hengki memenuhi pemanggilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus perundungan dan kekerasan seksual yang dialami pekerja dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Kami terkendala tempus delicti (waktu terjadinya suatu delik atau tindak pidana) yang sudah terlalu lama dan sudah berubah," ungkap Hengki, di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (22/9).

Namun, kata Hengki, pihaknya mengklaim tidak akan menyerah guna mengungkap kebenaran kasus perundungan terhadap pegawai KPI secara terang-benderang.

"Kami tidak menyerah akan kami terus mencari dan memproses kasus ini sampai tuntas," tegas Hengki.

"Apakah bisa dinaikan proses sidik dan lain-lain," tambahnya.

Baca juga : Pekerja Sektor Non-esensial Sudah Bisa Beraktivitas di DKI

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan akan memanggil Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan Kepolisian, pada Rabu (22/9).

Adapun pemanggilan diputuskan menyusul laporan dan barang bukti yang diterima Komnas HAM dari kuasa hukum terduga korban pelecehan seksual di KPI berinisial MS.

Pihak Komnas HAM bakal meminta keterangan dari pimpinan KPI dan Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Pemanggilan tersebut ditujukan kepada pimpinan KPI, Ketua KPI Agung Suprio serta Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi.

Adapun korban berinisial MS merupakan rekan kerja para pelaku di KPI.

Kelima terlapor berinisial RM alias O, FP, RE alias RT, EO dan CL sudah menjalani pemeriksaan di ruang unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (6/9) lalu. (OL-2)