Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota Depok akan merotasi tiga kepala dinas, khususnya yang berkinerja dan berprestasi minim sebagai staf. Wali Kota Depok akan merotasi sejumlah pejabat akhir bulan ini.
Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri mengatakan, nama tiga kepala dinas yang akan digeser sudah ada di meja Wali Kota Depok Mohamad Idris.
Ketiganya, jelas Supian, nanti diposisikan sebagai staf ahli dan asisten administrasi yang telah kosong lama di Pemkot Depok.
Supian menjelaskan sementara waktu, jabatan kosong tiga kepala dinas di jabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Dengan digesernya tiga kepala dinas, terang Supian akan menjadi lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kosong dan dijabat Plt.
Sebelumnya, ada dua SKPD yang sampai sekarang belum ada pejabat definitifnya.
Dua SKPD itu yakni SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP).
"Lima jabatan kepala SKPD yang kosong dan dijabat Plt, nanti dilelang secara terbuka dan serentak usai pelantikan seratusan pejabat eselon III dan IV, " katanya Jumat (20/8).
Supian menyampaikan, pergeseran posisi jabatan dilakukan dengan pertimbangan serta sesuai kebutuhan.
“Pergeseran posisi jabatan merupakan hal biasa. Dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan telah melalui pertimbangan,” ujar dia.
Supian mengakui, dengan adanya mutasi ini maka ada lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Depok mengalami kekosongan. Untuk itu, kata dia akan segera digelar lelang jabatan secara terbuka. (OL-13)
Baca Juga: Akhir Agustus Ini, Wali Kota Depok Akan Merombak 38 Kepala SKPD
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Iwan Kurniawan memutasi 7 Kapolres dan 3 pejabat utama di lingkungan Polda Kalteng.
ATURAN yang melarang kepala daerah terpilih melakukan penggantian pejabat daerah selama enam bulan sejak pelantikannya dan harus mendapatkan persetujuan menteri, digugat ke MK
WACANA ingin melakukan mutasi atau pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) oleh Penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota di Aceh menjelang berakhirnya masa jabatan mereka dinilai salah langkah.
SK tersebut diduga untuk menutupi adanya mal administrasi dalam SK rotmut sebelumnya yang tidak mematuhi masa berlaku Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengajar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyatakan mutasi atau penggantian pejabat oleh kepala daerah petahana menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) melanggar undang-undang.
Mentan Andi Amran merotasi sejumlah pejabat di Kementan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved