PSI Minta PDIP Konsisten Interpelasi Anies Soal Formula E

KETUA Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Michael Victor Sianipar berharap PDI Perjuangan konsisten akan mengajukan hak interpelasi atau meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Formula E.

Michael mengatakan pihaknya menilai PDI Perjuangan yang telah mengutarakan keinginan untuk mengajukan hak interpelasi bukanlah sebuah pernyataan yang main-main. Ia mengatakan pernyataan tersbeut telah dipikirkan matang-matang dan dapat menjadi cerminan sikap partai di parlemen.

"Saya yakin berharap betul, rekan sebelah (PDIP) konsisten dan itu kalimat tidak main-main dan saya yakin sudah dipikirkan matang-matang dan ada gerakan serius mendorong interpelasi," kata Michael, saat konferensi pers daring, Kamis (12/8)).

Michael mengatakan dengan adanya pernyataan PDIP itu membuat pihaknya yakin bahwa hak interpelasi bisa diajukan. Pasalnya, kini ada dua partai yang ingin mengajukan interpelasi. Dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD DKI, hak interpelasi diusulkan kepada pimpinan DPRD. Syarat pengajuan hak ini diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi.

Michael meminta PDIP juga konsisten dapat membuat langkah konkret agar hak interpelasi ini bisa digulirkan.

Baca juga: Anies Baswedan Targetkan Formula E Mengaspal Juni 2022

"Ini bukan upaya PSI saja dan berharap juga partai tersebut juga ditanyakan langkah konkretnya," ungkap Michael.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza Probowo menambahkan pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk pengajuan hak interpelasi tersebut. Ia mengaku dalam waktu dekat akan mengirimkan surat pengajuan interpelasi.

"Hari Senin atau Jumat ini kami mengirim surat pengajuan interpelasi. Itu yang kami tunggu, karena partai lain sudah mengeluarkan kode juga," kata Anthony.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai pihaknya perlu meminta pertanggungjawaban kepada Gubernur Anies Baswedan mengenai anggaran yang telah dikeluarkan untuk Formula E.

"Jadi kami mengajukan interpelasi supaya rakyat tahu pertanggungjawaban uang yang keluar seperti apa, karena ini bisa dikembalikan ke masyrakat yang lebih penting di tengah pandemi," kata Anggara.

Selain itu, ia mengaku juga curiga mengenai komitmen fee yang harus dibayar sekitar Rp365 miliar per tahun dengan catatan penambahan 10% per tahunnya. Ia mengatakan hal ini yang perlu diperhatikan. Pasalnya, dalam beberapa tahun ke depan, penyelenggaran Formula E akan menyedot anggaran hingga triliunan.

"Jadi kalau dikalkulasikan hanya untuk pembayaran komitmen fee yang kita bayarkan untuk 5 tahun itu berarti akan ada Rp2 triliun uang yang dibayarkan untuk komitmen fee. Itu di luar anggaran-anggaran yang sifatnya untuk pelaksanaan," kata Anggara.

Sebelumnya, Anies menerbitkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 yang memerintahkan ajang Formula E sebagai kegiatan prioritas yang harus terselenggara pada 2022. Perhelatan Formula E di Jakarta semula dijadwalkan pada 6 Juni 2020 itu kemudian harus ditunda, karena pandemi Covid-19. Ajang balap mobil listrik itu ditargetkan berlangsung pada Juni 2022 bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta. (OL-4)