GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan kembali melakukan realokasi anggaran atau 'refocusing' APBD 2021. Hal ini dilakukan guna menyediakan dana bagi pemberian bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat di Jakarta yang terdampak pemberlakukan PPKM Darurat.
Namun, Anies belum memaparkan detail jumlah yang akan didapat melalui realokasi tersebut. Pada APBD 2021, jumlah anggaran penanganan covid-19 yang diposkan dalam anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) adalah Rp2,1 triliun. Jumlah ini digunakan untuk membiayai penanggulangan covid-19 di antaranya membiayai insentif tenaga kesehatan.
Baca juga: DMI DKI Latih Relawan Pemulasaran Jenazah Covid-19
"Nanti saya beri angkanya saja deh. Tentu (realokasi). Tapi anggaran itu kan penyesuaiannya terus-menerus," jelas Anies di Balai Kota, Kamis (8/7).
Anies juga belum menyebut lebih rinci belanja apa yang akan dicoret dan anggarannya dialihkan untuk penanggulangan covid-19 di pos BTT. Namun, ia memastikan realokasi akan dilakukan demi menyelamatkan warga di saat krisis ini.
"Kami di Jakarta ini memprioritaskan keselamatan warga. Itu nomor satu. Bahkan tahun lalu kita menggeser alokasi anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai, ASN, digunakan untuk bansos," ujarnya.
"Saya ingin mengatakan ini bukan soal serapan tercapai atau tidak. Bila dibutuhkan untuk menyelamatkan warga Jakarta maka kita akan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu bergeraknya dinamis, dari bulan ke bulan pergeserannya terjadi," lanjutnya.
Lonjakan kasus covid-19 telah terjadi dengan sangat tinggi. Sehingga, Anies merasa saat ini perlu mengenyampingkan sementara belanja-belanja lain dan anggarannya digunakan untuk penanganan covid-19. Pemprov DKI sendiri sudah membuka 1 rusun yakni Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara dan dalam waktu dekat akan dibuka Rusun Pasar Rumput, Jakarta Selatan.
Kedua rusun digunakan untuk menjadi lokasi isolasi terkendali pasien covid-19 tanpa gejala dengan daya tampung mencapai ribuan orang. Tentunya, pengisian perlengkapan hingga pemenuhan kebutuhan para pasien di dua lokasi tersebut membutuhkan biaya yang besar.
"Dari banyak tempat. Tapi BTT kita insya Allah siap," tukasnya.
Di samping dari Pemprov DKI Jakarta, Anies juga memastikan, BST juga bersumber dari APBN pemerintah pusat.
Dihubungi terpisah, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan saat ini sulit untuk melakukan realokasi APBD. Sebab, berbeda pada anggaran tahun sebelumnya di mana anggaran dirancang saat pandemi belum ada, APBD 2021 dirancang sedemikian rupa mempertimbangkan adanya pandemi yang belum usai sehingga seluruh belanja modal dan pegawai telah dioptimalkan hanya pada sektor prioritas.
"Padahal sudah disortir juga, kalau dulu kan yang nggak prioritas banyak seperti kegiatan sosialisasi, gampang kita 'refocusing'. Kalau sekarang hampir semuanya prioritas," jelasnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu pun belum mendapatkan usul realokasi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Meskipun sulit, menurutnya ada sedikit program kerja yang masih bisa ditunda dan anggarannya digunakan untuk penanganan covid-19. Program tersebut menurutnya adalah program tunggal dan dengan sistem penganggaran tahun tunggal.
"Tapi yang pasti kan kerjaan fisik yang parsial yang tersendiri, misalkan rehab panti," jelas Ketua Komisi A itu.
Namun, ia meminta Pemprov DKI dalam melakukan realokasi juga tidak hanya sekadar menggeser anggaran tetapi juga tetap memperhatikan optimalisasi capaian pendapatan.
"Yang lebih penting dari itu adalah 'refocusing' itu hanya menggeser angka, menggeser peruntukan. Yang paling penting apa, 'cash flow'-nya. Percuma geser-geser tapi duitnya nggak ada," tadasnya. (OL-6)
