Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
OMBUDSMAN RI Jakarta Raya menyoroti tingginya harga swab Antigen yang ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Saat ini, konsentrasi para tenaga kesehatan (nakes) terpecah. Mulai dari penangan isolasi, penanganan pasien kritis covid-19 dan noncovid-19, vaksinasi, hingga upaya 3T (tracing, tracking dan treatment).
“Dengan kondisi seperti itu, tugas nakes menjadi sangat berat. Dengan SDM terbatas, sarpras terbatas, banyak masyarakat yang melakukan kontak erat dengan suspect covid-19 tidak di-swab, sebagai alat deteksi awal tracing dan tracking untuk mendapatkan treatment,” ujar Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho dalam keterangan resmi, Kamis (8/7).
Baca juga: PPKM Darurat, Penumpang KA Anjlok 33%
Untuk mengurangi beban nakes, Ombudsman kembali meminta Kemenkes untuk menurunkan harga swab Antigen. "Banyak masyarakat di Jakarta yang tidak ter-tracing setelah melakukan kontak erat. Juga tidak melakukan swab mandiri karena tingginya harga swab Antigen,” pungkas Teguh.
Ombudsman pun meminta Kemenkes untuk menurunkan harga tes swab di level yang dapat diakses masyarakat menengah bawah. Idealnya, swab Antigen bisa dilakukan di faskes pratama BPJS Kesehatan, setelah warga masyarakat melakukan kontak erat dengan suspect covid-19. Tentunya dengan prosedur lebih sederhana, tanpa harus menunggu jadwal di puskesmas atau rumah sakit rujukan.
Baca juga: Saat Ini, Varian Delta Paling Menular di Antara Semua Varian
"Untuk yang belum melakukan kontak erat, tapi khawatir dengan penularan covid-19 dan bermaksud melakukan deteksi dini, fasilitas yang diberikan negara salah satunya dengan menurunkan harga alat deteksi tersebut," kata Teguh.
“Jika hal ini juga dilakukan secara bussines as usual, dikhawatirkan penurunan angka suspect tidak dengan mudah terjadi. Karena potensi penyebaran covid menjadi lebih besar akibat keterlambatan deteksi,” imbuhnya.(OL-11)
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved