Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, menilai wacana Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan tarif parkir kendaraan harus dikaji kembali. Pasalnya, angka kenaikan tarif tersebut terlalu besar ditambah saat ini perekonomian warga sedang terpuruk karena pandemi.
“Saya kira ini harus dikaji Kembali. Saya tidak setuju apabila kenaikan tarif parkir ini dikenakan dalam waktu dekat. Di saat perekonomian warga sedang terpuruk,” kata Aziz kepada Media Indonesia, Rabu (23/6).
Menurutnya, dengan keadaan perekonomian terpuruk, kebijakan tersebut akan sangat memberatkan pengguna kendaraan pribadi. Khususnya, bagi pengguna kendaraan dari kalangan menengah ke bawah yang masih harus beraktivitas.
“Walaupun salah satu tujuannya demi mengatasi kemacetan di ibu Kota, tidak pada saat perekonomian sedang terpuruk seperti ini. Karena akan memberatkan pengguna kendaraan pribadi, khususnya kalangan menengah ke bawah,” ungkapnya.
Baca juga: Polda Metro Jaya Klaim Pembatasan Mobilitas Sukses Cegah Kerumunan
Sementara itu, di saat yang bersamaan, saat ini kendaraan umum hanya diperbolehkan kapasitas 50 %. Politikus PKS ini menghawatirkan nanti dampaknya akan memicu kerumunan di transportasi umum. Padahal saat ini tengah di masa pandemi covid-19 di mana kerumunan menjadi pemicu utama penyebaran virus.
“Di saat yang sama kendaraan umum hanya diperbolehkan kapasitas 50 %.
Nanti dampaknya akan terjadi kerumunan dan antrian panjang pengguna kendaraan umum,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan adanya rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Dengan rincian untuk mobil, dikenakan tarif parkir hingga Rp60 ribu per jam. Sedangkan untuk motor hingga Rp18 ribu per jam. (OL-4)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Setiap rencana pembangunan trotoar kini melalui proses negosiasi dan evaluasi yang ketat.
Menurut Arief, tingkat hunian gedung-gedung perkantoran grade AS sepanjang jalur MRT fase 1 mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan gedung-gedung di luar jalur MRT.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meluncurkan sistem pembayaran QRIS Tap di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Kamis (4/12).
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Bapenda telah menelusuri faktor penyebab anjloknya penerimaan BPHTB.
BMKG mengimbau kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah hingga akhir Januari 2026.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Efektivitas OMC telah teruji pada saat puncak hujan akhir pekan lalu.
Pendekatan represif dan pengamanan tidak lagi memadai mulai menjadi arus utama dalam kebijakan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved