Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, menilai wacana Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan tarif parkir kendaraan harus dikaji kembali. Pasalnya, angka kenaikan tarif tersebut terlalu besar ditambah saat ini perekonomian warga sedang terpuruk karena pandemi.
“Saya kira ini harus dikaji Kembali. Saya tidak setuju apabila kenaikan tarif parkir ini dikenakan dalam waktu dekat. Di saat perekonomian warga sedang terpuruk,” kata Aziz kepada Media Indonesia, Rabu (23/6).
Menurutnya, dengan keadaan perekonomian terpuruk, kebijakan tersebut akan sangat memberatkan pengguna kendaraan pribadi. Khususnya, bagi pengguna kendaraan dari kalangan menengah ke bawah yang masih harus beraktivitas.
“Walaupun salah satu tujuannya demi mengatasi kemacetan di ibu Kota, tidak pada saat perekonomian sedang terpuruk seperti ini. Karena akan memberatkan pengguna kendaraan pribadi, khususnya kalangan menengah ke bawah,” ungkapnya.
Baca juga: Polda Metro Jaya Klaim Pembatasan Mobilitas Sukses Cegah Kerumunan
Sementara itu, di saat yang bersamaan, saat ini kendaraan umum hanya diperbolehkan kapasitas 50 %. Politikus PKS ini menghawatirkan nanti dampaknya akan memicu kerumunan di transportasi umum. Padahal saat ini tengah di masa pandemi covid-19 di mana kerumunan menjadi pemicu utama penyebaran virus.
“Di saat yang sama kendaraan umum hanya diperbolehkan kapasitas 50 %.
Nanti dampaknya akan terjadi kerumunan dan antrian panjang pengguna kendaraan umum,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan adanya rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Dengan rincian untuk mobil, dikenakan tarif parkir hingga Rp60 ribu per jam. Sedangkan untuk motor hingga Rp18 ribu per jam. (OL-4)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta resmi menambah opsi pembelian tiket melalui aplikasi GoPay.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
APUDSI adakan Rakernas & HUT ke-1 di Jakarta, fokus konsolidasi ekonomi desa, digitalisasi produk, dan penguatan ketahanan nasional.
Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta.
Salah satu komoditas yang menjadi sorotan utama dalam pengawasan ini adalah gas elpiji tabung 3 kilogram.
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
KPK menyebut PT Blueray bertindak sebagai importir dari banyak perusahaan dan kini mendalami peran afiliasi serta modus suap dalam kasus dugaan korupsi importasi di Bea Cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved