Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, menilai wacana Gubernur DKI Jakarta untuk menaikan tarif parkir kendaraan harus dikaji kembali. Pasalnya, angka kenaikan tarif tersebut terlalu besar ditambah saat ini perekonomian warga sedang terpuruk karena pandemi.
“Saya kira ini harus dikaji Kembali. Saya tidak setuju apabila kenaikan tarif parkir ini dikenakan dalam waktu dekat. Di saat perekonomian warga sedang terpuruk,” kata Aziz kepada Media Indonesia, Rabu (23/6).
Menurutnya, dengan keadaan perekonomian terpuruk, kebijakan tersebut akan sangat memberatkan pengguna kendaraan pribadi. Khususnya, bagi pengguna kendaraan dari kalangan menengah ke bawah yang masih harus beraktivitas.
“Walaupun salah satu tujuannya demi mengatasi kemacetan di ibu Kota, tidak pada saat perekonomian sedang terpuruk seperti ini. Karena akan memberatkan pengguna kendaraan pribadi, khususnya kalangan menengah ke bawah,” ungkapnya.
Baca juga: Polda Metro Jaya Klaim Pembatasan Mobilitas Sukses Cegah Kerumunan
Sementara itu, di saat yang bersamaan, saat ini kendaraan umum hanya diperbolehkan kapasitas 50 %. Politikus PKS ini menghawatirkan nanti dampaknya akan memicu kerumunan di transportasi umum. Padahal saat ini tengah di masa pandemi covid-19 di mana kerumunan menjadi pemicu utama penyebaran virus.
“Di saat yang sama kendaraan umum hanya diperbolehkan kapasitas 50 %.
Nanti dampaknya akan terjadi kerumunan dan antrian panjang pengguna kendaraan umum,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan adanya rencana kenaikan tarif parkir di Jakarta. Dengan rincian untuk mobil, dikenakan tarif parkir hingga Rp60 ribu per jam. Sedangkan untuk motor hingga Rp18 ribu per jam. (OL-4)
Mobilitas bukan sekadar memindahkan orang dari satu titik ke titik lain. Mobilitas adalah tentang siapa saja yang bisa ikut dalam perjalanan itu.
Seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu uang elektronik
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta resmi menambah opsi pembelian tiket melalui aplikasi GoPay.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Ia mengakui, persoalan sampah sempat terjadi menjelang Lebaran, dipicu gangguan di zona pengolahan di TPST Bantargebang.
Ia menegaskan jika tidak diawasi dengan baik peredaran obat ini berisiko memicu resistensi anti mikroba yang berdampak luas bagi kesehatan masyarakat.
Cegah longsor susulan, Pemkot Jakarta Barat pasang tanggul kayu dolken.
PRABOWO Prabowo Subianto mengecek permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta, Kamis (26/3). Kunjugan tersebut diunggah di Instagram resmi presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved