Kader NasDem Bogor Galakkan Satu Desa Satu Lawyer

SONDANG Tampubolon, kader atau politikus Partai NasDem resmi dilantik menjadi ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) periode 2021-2026, Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Kabupaten Bogor.

Pelantikan yang dipimpin Ketua Umum AAI Muhammad Ismak dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, kemarin.

Sondang yang kini menjabat sebagai pengurus di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Bidang Hubungan Internasional dilantik bersama 35 orang lainnya.

Memulai roda kepemimpinannya, Sondang akan menjalankan terobosannya yakni program Satu Desa Satu Lawyer.

"Satu Desa Satu Lawyer itu terinspirasi karena memang kita di Kabupaten Bogor ini luas sekali. Kita sama-sama tahu kecamatannya ada 40, desa ada 434. Itu belum rencana mekar atau pemekaran. Sehingga kita melihat ini potensi. Kita harus ada di setiap desa,"ungkap Sondang.

Dia pun menjelaskan alasan kenapa harus ada satu lawyer di satu desa. Dia menyebut banyak anggota AAI merupakan anak petani. Dengan itu sudah menjadi kewajibannya untuk kembali ke kampung, ke rumah sendiri untuk membangun tempat dilahirkan.

"Jadi kalau kita hanya sekedar berpakaian jas, hanya ada di pengadilan, kita tidak ada di dalam untuk masyarakat, berarti kita kurang menjalankan profesi kita yang dibilang official nobile. Mungkin itu harapannya. Makanya kami mengundang kapala desa-kepala desa dari beberapa daerah,"bebernya.

Lebih jauh dia menjelaskan, pada pelaksanaannya nanti, lawyer atau pengacara itu akan membantu program- program Kementrian Pertanian (Kementan) untuk memberdayakan masyarakat desa di Kabupaten Bogor.

"Nanti difokuskannya kepada sentra- sentra pertanian yang ada di Kabupaten Bogor. Makanya kerjasamanya dengan mereka (kades),".

Untuk diketahui pada pelantikan itu juga dihadiri beberapa kepala desa. Diantaranya ada Kades Kedung Waringin Bojong Gede, Kades Ciampea, Kades Situ Daun Tenjolaya, Kades Cimanggis, Kades Bojong Nangka Gunung Putri dan Kades Gunung Putri.

Pihaknya juga akan gencar melakukan pembinaan untuk masyarakat Kabupaten Bogor melek hukum.

Pada hari itu, selain rapat anggota pertama pengurus baru, dilakukan juga penandatangan MoU dengan Hipmi, SMSI dan IAIN Laroiba untuk bidang pendidikan advokat.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini atau beberapa hari ke depan adalah penyerahan berupa 1.000 paket sembako kepada petani-petani.

Sementara itu, Ketua Umum AAI Muhammad Ismak dalam sambutan dan arahannya sangat mengapresiasi gagasan, terobosan program dari Ketua AAI DPC Kabupaten Bogor. Bahkan dia mengatakan program-program itu bisa menjadi pilot projek atau percontohan bagi DPC- DPC lain.

"Tadi saya mendengar paparan ketua dpc sangat luar biasa. Saya kira itu patut dicontoh oleh DPC- DPC lainnya, karena ada program yang memang aplikasi langsung ke masyarakat,"ungkapnya.

Artinya, lanjut Ismak, kedekatan antara advokat dengan masyarakat harus ada. Dan memang itu yang selayaknya.

"Organisasi advokat itu bukan hanya sekadar melindungi anggotanya, tapi juga harus dekat dengan masyarakat,"katanya.

Dalam kesempatan itu, Ismak juga menyampaikan tentang kondisi advokat di Indonesia yang menurutnya memprihatinkan.

"Kalau kita mau jujur ini sebenarnya memprihatinkan. Kenapa saya bilang memprihatinkan, karena terlalu banyak organisasi advokat yang lahir. Dimana organisasi tersebut belum tentu semuanya memikirkan mengenai keberadaan anggotanya,"ungkapnya.

Adapun yang saat ini diperlukan lanjutnya, adalah peningkatan kualitas dari para advokat-advokat itu sendiri.

Dia mengatakan, melahirkan advokat juga tidak boleh sembarangan. Ini keprihatinannya, sehingga tidak seperti pabrik yang setiap minggu ada advokat.

"Kalau kita mau jujur, kalau kita mau disetarakan dengan penegak hukum lainnya. Maka kita pun harus setara dalam hal perekrutannya,".

Untuk AAI sendiri, lanjutnya, berharap membuat kurikulim inginnya seperti yang disusunnya itu setara dengan 24 SKS (satuan kredit semester). Hal itu sebagaimana diamanatkan undang-undang pendidikan tinggi bahwa untuk melahirkan profesi itu harus mempunyai, melewati jenjang 24 SKS.

"Walaupun pada kenyataannya kita padatkan karena memang belum ada sebenarnya. Tapi sudah pernah digagas oleh kementrian, mengharuskan profesi itu melewati jenjang pendidikan hampir setara dengan S2,"tutupnya. (OL-13)

Baca Juga: Pemerintah Apresiasi Kegiatan Hari Buruh Internasional 2021