Senin 19 April 2021, 16:33 WIB

Anies: SIKM Harus Terintegrasi Secara Nasional

Hilda Julaika | Megapolitan
Anies: SIKM Harus Terintegrasi Secara Nasional

AFP
Gubernur DKI Anies Baswedan saat berfoto dengan warga.

 

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penerapan kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) harus terintegrasi secara nasional. Sebab, DKI Jakarta tidak bisa melakukannya sendiri.

"Kebijakan mengenai pengaturan mudik (SIKM) itu akan terintegrasi, karena tidak bisa diatur per wilayah saja. Harus terintegrasi secara nasional," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Senin (19/4).

Saat ini, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengaturan SIKM. Nantinya, setiap keputusan dari pemerintah pusat menjadi indikator bagi Pemprov DKI untuk menentukan kebijakan SIKM. 

Baca juga: Presiden: Utamakan Keselamatan Bersama dengan tidak Mudik

Kebijakan pemerintah pusat juga akan diterapkan daerah lain. "Karena itu, kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nanti arah kebijakannya dari pemerintah pusat, kita laksanakan sama-sama," ungkap Anies.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebijakan larangan mudik Lebaran jus tidak bisa dilakukan DKI Jakarta saja. Namun, harus diikuti oleh daerah lain. Sebab, berkaitan dengan lalu lintas antar daerah.

Diketahui, aturan terkait SIKM secara umum sudah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah.

Ketentuan SIKM sebagai berikut:

1. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri melampirkan surat izin tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

Baca juga: Cegah Mudik Colongan, DKI Gencarkan Sosialisasi

2. Bagi pegawai swasta melampirkan surat izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

3. Bagi pekerja sektor informal melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

4. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan. 

(OL-11)

 

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Rivan Awal

Hingga Kemarin, 1.079 Permohonan SIKM Ditolak

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 10 Mei 2021, 06:13 WIB
"Sebanyak 1.447 SIKM ditolak dan 177 permohonan SIKM masih dalam proses penelitian administrasi dan penelitian teknis karena baru saja...
Dok. Pribadi

Jelang Idul Fitri, Polres Tanjung Priok Bantu Renovasi Masjid    

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 09 Mei 2021, 23:14 WIB
Renovasi dan pemberian bantuan tersebut diberikan kepada Pondok Pesantren Nurul Bahri dan Masjid Nurul Jihad Muara Angke, Jakarta...
Antara

Uji Coba Tahap 2 Flyover Cakung Digelar 11-18 Mei

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 09 Mei 2021, 22:04 WIB
coba berlaku mulai pukul 06.00 hingga 24.00 WIB. Bersamaan dengan itu juga dilakukan sistem satu arah di kawasan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Berharap tidak Ada Guncangan Baru

LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2021 tumbuh di angka -0,74% (year on year/yoy).

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya