Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERINTAH daerah turut berjibaku mengedukasi warga agar mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 mendatang.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun menegaskan pihaknya menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada warga. Tujuannya, agar warga tidak mudik pada masa periode larangan atau melakukan colong 'start' dengan mudik duluan sebelum 6 Mei.
Dia meminta kesadaran masyarakat bahwa larangan mudik demi kebaikan bersama. Masyarakat diminta tetap berada di rumah, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan melaksanakan 3M.
Baca juga: Kepolisian Siap Awasi Jalur Tikus Mudik
"Aturannya 6-17 Mei. Namun, ada saja yang mau datang pada 5 Mei, istilahnya mudik colongan atau apalah. Tentu semuanya butuh kesadaran kita bersama. Kalau dicari-cari ya enggak ada habisnya. Kalau kita selalu mensiasati cari jalan belakang, jalan tikus. Jadi warga patuhi aturan yang ada," ujar Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Jumat (16/4).
Sosialisasi sudah dilakukan sejak pemerintah pusat resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik. Guna mengamankan titik perbatasan, Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya. Persiapan pengamanan tahun ini dinilai lebih optimal dibandingkan tahun lalu.
Baca juga: Pengelola Terminal Kalideres Sosialisasikan Larangan Mudik
"Sudah sosialisasi. Kemarin juga Pak Kapolda bikin gelar persiapan operasi 2021. Malah kalau dulu apel pengamanannya jelang Lebaran. Sekarang sebelum puasa sudah apel. Nanti apel lagi," pungkas Ariza.
Di sisi lain, Pemprov DKI belum berencana menutup tempat wisata selama libur Lebaran. Saat ini, kebijakannya adalah tempat wisata masih dibuka saat liburan. Namun, dia meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan jika ingin menghabiskan libur Lebaran dengan berwisata di dalam kota.(OL-11)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
Untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran covid-19.
"Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudik Iduladha tahun ini. Lindungi diri, keluarga dan orang di sekitar kita dari bahaya covid-19,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved