Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGELOLA Terminal Kalideres, Jakarta Barat, terus melakukan sosialisasi larangan mudik Lebaran tahun 2021 kepada pengurus perusahaan otobus (PO) dan calon penumpang.
Kepala Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Kalideres Revi Zulkarnaen mengatakan sosialisasi dilakukan sesuai Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1441 Hijriah.
"Kami sudah sosialisasikan peniadaan arus mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021 untuk mencegah penularan covid-19 kepada pengurus PO Bus maupun penumpang. Sejauh ini mereka paham dan bisa menerima," ujar Revi dalam keterangannya, Jumat (16/4).
Meski demikian, sambung Revi, pihaknya masih menunggu aturan lebih lanjut terkait peniadaan mudik Lebaran tahun ini dari Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
"Sejauh ini jumlah penumpang masih sepi. Kami memprediksi peningkatan jumlah penumpang akan terjadi pada tanggal 1-5 Mei 2021, tapi jumlahnya diperkirakan akan jauh berkurang dibanding sebelum pandemi covid-19," katanya.
Baca juga: Masyarakat Boleh Mudik Sebelum 6 Mei, DPR : Kebijakan Tepat
Ia menambahkan, aktivitas di terminal sejauh ini masih berjalan normal. Pihaknya rutin melakukan pemeriksaan kelaikan bus seperti kondisi ban, rem, lampu, ketersediaan palu pemecah kaca, hand sanitizer dalam bus dan lain-lain.
Sementara itu, pengurus PO Citra Sekar Harum yang melayani rute Jakarta - Bengkulu, Copi, mengaku perusahaannya akan mematuhi ketentuan dan peraturan dari pemerintah pusat terkait pelarangan mudik Lebaran pada tanggal 6-17 Mei.
Ia juga mengungkapkan dampak dari larangan mudik tersebut banyak pelanggannya yang telah memesan tiket membatalkan pesanannya dan pihak perusahaan telah mengembalikan uang 100%. Namun ada juga pelanggan yang mengalihkan perjalanannya untuk tanggal 1 - 5 Mei.
"Sosialisasi kami sudah dapat. Pihak terminal sangat aktif untuk memberikan informasi kepada pengurus PO Bus," pungkasnya.(OL-5)
KALANGAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, dilarang menggunakan fasilitas kendaraan dinas untuk keperluan mudik pada Idulfitri 1443 Hijriyah.
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengaku, saat ini harga Tanda Buah Segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok ke Rp1000 akibat kebijakan larangan ekspor.
Budi menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap operasi angkutan bus maupun travel gelap.
Meski pemerintah sudah mengizinkan diharapkan masyarakat tidak terlalu bereforia mengingat pandemi ini belum usai.
MENKO Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan bahwa kenaikan kasus covid-19 yang terjadi pasca libur Idul Fitri 2021 merupakan kesalahan bersama.
Polri gelar Operasi Ketupat sebagai langkah pendukung penerapan kebijakan pemerintah, utamanya terkait peniadaan mudik Idul Fitri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved