Jumat 26 Maret 2021, 19:39 WIB

Kejaksaan Diminta Lawan Vonis Bebas Kasus Mafia Tanah

Ant | Megapolitan
Kejaksaan Diminta Lawan Vonis Bebas Kasus Mafia Tanah

Antara
Johan Budi

 

VONIS bebas terdakwa kasus pemalsuan surat tanah di Cakung terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). 

Majelis hakim membebaskan Ahmad Djufri semua dakwaan, serupa dengan putusan terhadap Paryoto sebelumnya. Terhadap vonis, Kejaksaan didukung banyak pihak untuk mengajukan perlawanan. 

Kasie Pidum Kejaksaan Negeri Jaktim, Ahmad Fuady membenarkan vonis bebas itu. Pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mengajukan kasasi atas putusan bebas terdakwa Djufri ke Mahkamah Agung (MA). 

"Masih pikir-pikir, kan dikasih waktu pikir-pikir tujuh hari. Kita minta petunjuk pimpinan dulu, tapi kalau saya sih ajukan upaya hukum kasasi,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (26/3).

Kasus pemalsuan sertifikat tanah di Cakung ini menyeret tiga orang tersangka yakni, mantan juru ukur BPN Jakarta Timur Paryoto, Achmad Djufri, dan Benny Tabalujan. 

Saat ini, Benny berada di Australia dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO). Sementara Paryoto divonis bebas, sehingga jaksa melayangkan kasasi ke MA.
 
Menanggapi vonis bebas terdakwa kasus pemalsuan sertifikat tanah di Cakung, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Johan Budi SP meminta penuntut umum untuk melakukan kasasi ke MA.

“Kalau merasa itu buktinya sudah kuat, logika sederhananya, mereka harus kasasi atau upaya hukum lain terkait putusan bebas,” kata Johan Budi.

Johan menyarankan jaksa untuk memberikan tuntutan berat terhadap terdakwa kasus tanah. Di sisi lain, majelis hakim juga diharapkannya dapat mengabulkan tuntutan jaksa.

“Jaksa yang menuntut, tapi hakim yang memutuskan. Jadi kita berharap hakim juga melihat kejahatannya ini. Jadi, keputusannya sesuai dengan aturan yang berlaku saja,” tambah dia.

Sementara itu, Komisioner Komisi Kejaksaan Ibnu Mazjah menyarankan kejaksaan melakukan eksaminasi terhadap JPU lantaran dua kali vonis bebas ini. 

Hal ini dilakukan sebagai evaluasi guna meningkatkan kinerja Kejaksaan ke depan.

"Artinya apa memang (vonis bebas) dari sisi dakwaan dan pembuktian, atau dalam proses pra penuntutan yang lemah, atau ada hal-hal lainnya yang mempengaruhi bebasnya terdakwa tersebut,” kata dia.

Ibnu mengingatkan, arahan dari Presiden Joko Widodo untuk menggalakkan program berantas mafia tanah wajib untuk dipedomani dan dijabarkan dalam penegakan hukum, khususnya oleh Kejaksaan. 

"Sebetulnya banyak peluang bagi kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan pemberantasan mafia tanah. Tapi tren yang berkembang seolah-olah kejaksaan itu hanya melakukan penegakan hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, misalnya pada ranah kementerian dan lembaga pemerintah lainnya," pungkasnya. (OL-8).

Baca Juga

Antara

Anggaran Penanganan Covid-19 DKI Tahun Jauh Berkurang

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:29 WIB
JUMLAH anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD DKI Jakarta tahun ini hanya Rp2,1...
winnetnews.com

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Penembakan Remaja di Jakbar

👤Rahmatul Fajri 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:17 WIB
Seorang remaja bernama Idris Saputra, 18, ditembak oleh orang tak dikenal di kawasan Mangga Besar, Taman Sari Jakarta Barat, Selasa (22/6)...
ucdavis.edu

Wagub Tegaskan Non DKI Bisa Terima Vaksin di Wilayahnya

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:11 WIB
Warga non DKI dimungkinkan untuk dilayani mendapatkan vaksinasi di Jakarta dengan syarat membawa surat keterangan domisili saat datang ke...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya