Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEBANYAK tiga program bantuan dana bagi warga kurang mampu yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disablitas Jakarta (KPDJ) akan cair hari ini.
Untuk KLJ pencairannya dilakukan setiap Triwulan melalui rekening Bank DKI. Melalui program ini, Dinas Sosial DKI Jakarta memberikan Rp600 ribu/bulan bagi warga lansia tidak mampu di Jakarta.
Syarat mendapatkan KLJ yakni:
-KLJ diperuntukkan bagi warga lansia kurang mampu berusia 60 tahun ke atas -Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
-Bila memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar di DTKS, dapat mendaftar melalui aparat RT dan RW yang diteruskan ke kelurahan setempat.
Sementara itu, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KDPJ) adalah bantuan dana tunai sebesar Rp300 ribu yang diperoleh para penyandang disabilitas di Jakarta.
Persyaratan mendapatkan bantuan ini sebagai berikut:
-Penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.
-Tercatat sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta.
-Telah terdaftar dan ditetapkan dalam Basis Data Terpadu (BDT) dengan memiliki NIK Daerah Provinsi DKI Jakarta.
-Seorang Penyandang Disabilitas yang berada di luar panti, baik milik pemerintah maupun daerah.
-Apabila belum terdaftar dalam BDT, pihak terkait bisa datang ke kantor kelurahan sesuai dengan alamat domisili untuk pendataan.
-Membawa fotokopi KTP dan KK serta surat pernyataan domisili RT/RW bagi warga yang memiliki KTP non-DKI.
-Bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa datang ke kantor kelurahan, pihak terkait dapat diwakili oleh keluarganya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
Sementara itu, program Kartu Anak Jakarta (KAJ) adalah program bantuan bagi anak-anak berusia 0-6 tahun yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bantuan diberikan Rp300 ribu/bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Syarat-syarat mendapatkan KAJ yakni:
1. Anak usia dini berusia 0 - 6 tahun
2. Memiliki NIK Daerah serta bertempat tinggal/berdomisili di Jakarta
3. Terdaftar dan ditetapkan dalam Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan/atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
4. Berada di luar Panti Sosial Pemerintah dan Pemerintah Daerah
baca juga:
Adapun berkaitan dengan poin nomor 3, terkait dengan DTKS, saat ini pendaftaran DTKS belum dibuka, pendaftaran DTKS nantinya akan dilaksanakan secara online yang akan diinfokan melalui media sosial Dinas Sosial atau di tiap-tiap Kelurahan.
Data anak penerima bantuan telah diverifikasi dan validasi oleh Pusdatin Jamsos Dinsos DKI Jakarta setelah melalui proses musyawarah kelurahan di wilayah masing-masing dan telah ditetapkan dalam DTKS. Dinas Sosial DKI Jakarta melalui akun Instagram mengingatkan agar warga yang akan mengambil dana ini melalui ATM Bank DKI untuk tetap menerapkan protokol kesehata. (OL-3)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved