Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD DKI terkait dengan pelepasan saham bir di PT Delta Djakarta. Pasalnya Pemprov DKI sudah melayangkan empat surat permohonan izin pelepasan saham bir tersebut ke DPRD DKI tapi Ketua DPRD DKI menolak permohonan tersebut.
"Dari awal kami setuju untuk pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Dalam waktu dekat kami akan bersurat kepada pimpinan dewan untuk mendesak agar segera diadakan rapat tentang hal ini. Belum pernah ada rapat tentang hal ini padahal pemprov sudah empat kali menyurati dewan," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdul Aziz, Jakarta, Jumat (12/3).
Ketua Komisi B DPRD DKI itu juga menyerukan fraksi lain untuk mengirimkan surat agar pembahasan bisa segera dilakukan. Pasalnya sudah terdapat lima fraksi yang mendukung pelepasan saham bir ini. Abdul pun menekankan kembali pertimbangan dicabutnya kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir tersebut.
"Mengenai saham Pemprov DKI di PT Delta harus dilihat dari berbagai sisi. Apakah Pemprov diuntungkan dengan saham ini? Jelas diuntungkan dari sisi ekonomi tapi dari sisi lain dampak negatifnya juga harus diperhitungkan. Dampak sosial, budaya, kesehatan, keamanan, dan lain-lain yang semua negatif," tegasnya.
Abdul mengatakan miras menjadi pemicu terjadinya perbuatan kriminal. Hal ini juga harus merujuk pada tupoksi pemerintah yang menurut pembukaan UUD 1945 mesti membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Apakah Pemprov sudah memenuhi syarat tersebut bila memiliki saham di perusahaan yang memproduksi miras? Tentu tidak, bahkan melanggar pembukaan UUD 1945," jelasnya.
Menurutnya, investasi tersebut bisa dialihkan pada perusahaan yang membawa dampak positif bagi masyarakat seperti air bersih, penanganan limbah, dan transportasi. "Dan satu hal lagi ini merupakan janji Gubernur yang sudah dimasukan dalam RPJMD, yang menjadi kewajiban Pemprov DKI termasuk dewan untuk mewujudkannya," pungkasnya. (OL-14)
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Acara ini menjadi yang terbesar dalam rangkaian UIQ Universe dengan lebih dari 1.400 pelanggan hadir untuk menyambut resmi kehadiran UIQ di pasar Indonesia.
Saat berlari, tubuh melepaskan tidak hanya cairan melalui keringat, tetapi juga mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved