Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan segera mengirimkan surat kepada pimpinan DPRD DKI terkait dengan pelepasan saham bir di PT Delta Djakarta. Pasalnya Pemprov DKI sudah melayangkan empat surat permohonan izin pelepasan saham bir tersebut ke DPRD DKI tapi Ketua DPRD DKI menolak permohonan tersebut.
"Dari awal kami setuju untuk pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Dalam waktu dekat kami akan bersurat kepada pimpinan dewan untuk mendesak agar segera diadakan rapat tentang hal ini. Belum pernah ada rapat tentang hal ini padahal pemprov sudah empat kali menyurati dewan," ujar anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdul Aziz, Jakarta, Jumat (12/3).
Ketua Komisi B DPRD DKI itu juga menyerukan fraksi lain untuk mengirimkan surat agar pembahasan bisa segera dilakukan. Pasalnya sudah terdapat lima fraksi yang mendukung pelepasan saham bir ini. Abdul pun menekankan kembali pertimbangan dicabutnya kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir tersebut.
"Mengenai saham Pemprov DKI di PT Delta harus dilihat dari berbagai sisi. Apakah Pemprov diuntungkan dengan saham ini? Jelas diuntungkan dari sisi ekonomi tapi dari sisi lain dampak negatifnya juga harus diperhitungkan. Dampak sosial, budaya, kesehatan, keamanan, dan lain-lain yang semua negatif," tegasnya.
Abdul mengatakan miras menjadi pemicu terjadinya perbuatan kriminal. Hal ini juga harus merujuk pada tupoksi pemerintah yang menurut pembukaan UUD 1945 mesti membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
"Apakah Pemprov sudah memenuhi syarat tersebut bila memiliki saham di perusahaan yang memproduksi miras? Tentu tidak, bahkan melanggar pembukaan UUD 1945," jelasnya.
Menurutnya, investasi tersebut bisa dialihkan pada perusahaan yang membawa dampak positif bagi masyarakat seperti air bersih, penanganan limbah, dan transportasi. "Dan satu hal lagi ini merupakan janji Gubernur yang sudah dimasukan dalam RPJMD, yang menjadi kewajiban Pemprov DKI termasuk dewan untuk mewujudkannya," pungkasnya. (OL-14)
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam membangun kota yang modern, efisien, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Pemprov Jakarta terus mengupayakan berbagai program dan kegiatan agar anak-anak Jakarta tumbuh dalam lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak
Proyek ini merupakan langkah nyata untuk memperluas kehadiran BWH Hotels di Indonesia dan mendukung pertumbuhan destinasi wisata dan bisnis di kawasan TB Simatupang, Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkap upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang berekspresi bagi masyarakat, khususnya siswa-siswi.
Adapun garis kemiskinan di Jakarta pada Maret 2025 lebih tinggi dari nasional yakni Rp609.160 per kapita per bulan.
Pramono mengakui ada beberapa permasalahan yang muncul ketika Pemprov Jakarta hendak membongkar tiang monorel yang mangkrak itu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved