Pemprov DKI Bantah tak Transparan Soal Data Banjir

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah penilaian bahwa Pemprov DKI Jakarta sengaja tidak mengunggah keseluruhan data banjir musiman atau tahunan.

Menurut Riza, tidak ada fakta dan data yang disembunyikan, semuanya sesuai yang dihimpun Pemprov melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan tidak mungkin setiap tahun dipaparkan.

"Jadi, yang pasti teman-teman bisa melihat ini datanya sudah ada terkait dengan banjir Jakarta dalam angka. Ini data yang ditampilkan data yang banjir besar (lima tahunan) yang hujan ekstrem dan semuanya tersimpan dengan jelas," kata Riza di Jakarta, Senin (22/2)

Oleh karena itu, lanjut Riza, yang ditampilkan Pemprov DKI bukanlah banjir yang terjadi setiap tahun, melainkan seperti meloncat-loncat dari tahun satu ke tahun lainnya.

Pemprov DKI Jakarta sendiri mengunggah data banjir besar yang terjadi di Jakarta mulai dari 2002, 2007, 2013, 2015, 2020, hingga 2021.

"Kalau dilihat angka-angka di dalamnya, cukup signifikan penurunannya," ucapnya.

Dalam data tersebut, kata Riza, pada tahun 2002 luas area yang tergenang adalah 168 km persegi, banjir pada tahun 2007 luas area 455 km persegi, banjir pada tahun 2013 luas area 240 km persegi, 2015 luas area 281 km persegi, 2020 luas area 56 km persegi, dan 2021 hanya 4 km persegi.

Untuk lokasi pengungsian, Riza menyebutkan dari 1.250 titik pengungsian, pada tahun 2013 ada 409 titik pengungsian, pada tahun 2020 ada 269 titik pengungsian, dan 2021 ada 44 titik pengungsian.

"Untuk korban meninggal dari 2002 ada 33 korban meninggal, 2007 ada 48 korban meninggal, 2013 ada 40 korbang meninggal, 2015 ada lima orang meninggal, 2020 ada 19 orang korban meninggal, 2021 ada lima orang meninggal," ucapnya.

Untuk waktu surut, tutur Riza, berturut-turut adalah 6 hari (2002), 10 hari (2007), 7 hari (2013), 7 hari (2015), 4 hari (2020), dan 1 hari (2021). (OL-8)