Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KETUA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangam (PPATK) Dian Ediana Rae menyebut tuduhan dari Sekretaris Umum FPI Munarman terkait potensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia tidak mendasar.
Hal itu dikatakan Munarman usai PPATK memblokir puluhan rekening FPI.
Diana menilai tuduhan tersebut tidak mendasar. Apalagi, jika disebutkan bahwa pemblokiran itu dapat memicu 'Rush Money'.
"Sangat tidak berdasar. Seperti sering saya katakan, kami sering memblokir rekening nasabah dari segala jenis kejahatan," ujar Dian, Kamis (21/1).
Baca juga: Mogok Jualan, tidak Ada Pedagang Daging di 5 Pasar Jaktim
Adapun sebelumnya, Munarman memprotes langkah PPATK yang memblokir puluhan rekening FPI. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan pikiran dan stigma negatif di tengah masyarakat.
Munarman mengklaim pemerintah dapat berlaku seenaknya dalam memblokir rekening seseorang.
Pengertian Rush Money adalah fenomena ketika masyarakat berbondong-bondong menarik simpanan mereka di bank. Aksi ini bisa menggembosi perekonomian sebuah negara.
Maka, Dian menegaskan adanya pemblokiran rekening ialah untuk kepentingan analisa transaksi keuangan dan sudah sesuai aturan yang berlaku.
"Karena kita dianggap membiarkan sistem keuangan kita dipakai oleh segala jenis kejahatan," paparnya.
Analisa dan pemeriksaan yang dilakukan PPATK, lanjut Dian, dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya pemanfaatan sistem keuangan untuk tujuan yang melanggar aturan perundang-undangan.
Dian memastikan rekening tersebut akan dapat diakses lagi apabila hasil analisa yang dilakukan pihaknya telah rampung dan tidak ditemui masalah pelanggaran hukum. (OL-1)
“Apalagi menyangkut aliran keuangan yang sifatnya sensitif bagi setiap orang. Janganlah, pokoknya kita menyusahkan rakyat,”
Dalam diskusi 'Strategi Nasional Melawan Kejahatan Finansial', Kepala PPATK mengungkapkan data frekuensi transaksi deposit judol mencapai 15,82 juta transaksi pada Maret 2025.
KETUA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant) oleh PPATK menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Fauzi menyampaikan bahwa Komisi XI DPR akan segera memanggil PPATK dan otoritas terkait untuk meminta klarifikasi resmi atas rencana tersebut.
Tapi ketika insentif bulanan hendak dicairkan, ternyata rekeningnya diblokir. Bukan karena kasus hukum, bukan karena saldo mencurigakan, tapi semata-mata karena dianggap tidak aktif.
BPKN Mufti Mubarok meminta PPATK membatalkan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif atau rekening dormant selama tiga bulan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved