Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangam (PPATK) Dian Ediana Rae menyebut tuduhan dari Sekretaris Umum FPI Munarman terkait potensi runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan Indonesia tidak mendasar.
Hal itu dikatakan Munarman usai PPATK memblokir puluhan rekening FPI.
Diana menilai tuduhan tersebut tidak mendasar. Apalagi, jika disebutkan bahwa pemblokiran itu dapat memicu 'Rush Money'.
"Sangat tidak berdasar. Seperti sering saya katakan, kami sering memblokir rekening nasabah dari segala jenis kejahatan," ujar Dian, Kamis (21/1).
Baca juga: Mogok Jualan, tidak Ada Pedagang Daging di 5 Pasar Jaktim
Adapun sebelumnya, Munarman memprotes langkah PPATK yang memblokir puluhan rekening FPI. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan pikiran dan stigma negatif di tengah masyarakat.
Munarman mengklaim pemerintah dapat berlaku seenaknya dalam memblokir rekening seseorang.
Pengertian Rush Money adalah fenomena ketika masyarakat berbondong-bondong menarik simpanan mereka di bank. Aksi ini bisa menggembosi perekonomian sebuah negara.
Maka, Dian menegaskan adanya pemblokiran rekening ialah untuk kepentingan analisa transaksi keuangan dan sudah sesuai aturan yang berlaku.
"Karena kita dianggap membiarkan sistem keuangan kita dipakai oleh segala jenis kejahatan," paparnya.
Analisa dan pemeriksaan yang dilakukan PPATK, lanjut Dian, dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya pemanfaatan sistem keuangan untuk tujuan yang melanggar aturan perundang-undangan.
Dian memastikan rekening tersebut akan dapat diakses lagi apabila hasil analisa yang dilakukan pihaknya telah rampung dan tidak ditemui masalah pelanggaran hukum. (OL-1)
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved