Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
INDEKS Harga Konsumen (IHK) DKI Jakarta pada Desember 2020 mencatat inflasi sebesar 0,26%(mtm), sedikit lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,27% (mtm).
Inflasi IHK Jakarta bersumber terutama dari inflasi kelompok makanan minuman dan tembakau, kelompok transportasi, kelompok kesehatan, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakarLainnya.
"Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan DKI Jakarta pada Desember 2020 tercatat sebesar 1,59% (yoy).Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,07% (mtm), danmenyumbang sebagian besar dari inflasi IHK DKI Jakarta Desember 2020, yakni mencapai 0,23% (mtm)," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Onny Widjanarko dalam keterangan resminya.
Inflasi pada kelompok tersebut bersumber dari kenaikan harga beberapa komoditas terutama aneka cabai, telur ayam ras, daging ayam ras, jeruk, tomat dan minyak goreng. Kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 0,29% (mtm), dan berkontribusi sebesar 0,03% (mtm)terhadap inflasi IHK DKI Jakarta Desember 2020.
Inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara seiring meningkatnya kembali jumlah pengguna angkutan udara khususnya padasaat libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2021.
Baca juga : Pemrov DKI Tak Merasa Dilangkahi Risma yang Doyan Blusukan
Kepercayaan masyaraka tpada aturan keselamatan dan protokol kesehatan yang dijalankan secara ketat oleh angkutan udara pada masa pandemi covid-19 membuat masyarakat tidak ragu untuk kembali melakukan perjalanan menggunakan angkutan udara.
Selain dua kelompok pengeluaran tersebut, beberapa kelompok yang tercatat mengalami inflasi pada Desember 2020 adalah kelompok kesehatan (0,47%, mtm), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,05%, mtm) dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,03%,mtm).
"Sementara itu, dua kelompok pengeluaran yang tercatat stabil pada Desember yaitu kelompok pendidikan dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan.Peningkatan inflasi IHK lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada beberapa kelompok pengeluaran," terang Onny.
Empat kelompok pengeluaran yang tercatat deflasi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya(-0,15%, mtm), kelompok pakaian dan alas kaki (-0,10%, mtm), serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya masing-masingsebesar -0,02% (mtm).
"Ke depan, seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian Jakarta pada tahun 2021, inflasi diperkirakan akan meningkat pula. Konsistensi dan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga serta koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusa tmelalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat), TPID dan forum-forum yang ada akan terus dipertahankan agar inflasi Jakarta tetap terkendali dan mendukung tercapainya sasaran inflasi nasional sebesar 3,0%±1%," tutp Onny. (OL-7)
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved