Kejari Kota Depok Raih Wilayah Bebas Korupsi dari Kemenpan RB

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB). Keberhasilan tahun 2020 ini merupakan kerjasama dan kerja keras seluruh pegawai Kejari Depok.

"Alhamdulillah, pada tahun 2020 Kejari Kota Depok meraih penghargaan wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB)," ujar Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Depok Rully Tri Prasetio, Sabtu (19/12).

Ia mengatakan, penghargaan WBK merupakan berkat kerja keras dan sumbangan pemikiran seluruh pegawai Kejari Kota Depok, yang konsisten untuk terwujudnya WBK. " Kesuksesan ini berkat kerja keras pegawai kejari, " tutur dia.

Beberapa hal yang menjadikan Kejari Kota Depok meraih WBK. Hal tersebut yakni, tertib administrasi, kelengkapan sarana prasarana gedung kantor, prasarana pelayanan kantor, adanya akses bagi penyandang disabilitas dan adanya duta pelayanan yang siap menyambut tamu dengan motto 3-S, yakni senyum, salam dan sapa serta ramah anak.

Kejari Kota Depok, terang dia telah dilengkapi ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), adanya keterbukaan informasi untuk masyarakat dengan adanya aplikasi dan website yang dapat digunakan masyarakat pada saat masyarakat memerlukan pelayanan dari kantor kejaksaan. Kelengkapan lainnya adalah pemusatan pengambilan surat tilang kenderaan bermotor.

Sebelumnya, pengambilan surat tilang, masih satu lokasi dengan seksi barang bukti dan kini, untuk pengambilan surat tilang kenderaan bermotor telah digedung khusus dengan dilengkapi mushalla, ruang tunggu, toilet dan kantin sehat.

Rully lebih lanjut menjelaskan, gedung pelayanan keperdataan Datun yang sebelumnya pisah, kini telah disatukan dengan gedung seksi pidana umum, seksi intelijen, seksi pidana khusus, seksi barang bukti, kepala kejari, termasuk seksi lainnya. Sementara bekas gedung seksi Datun ditata untuk taman dan parkir mobil-mobil.

Demikian halnya dengan gedung belakang kejaksaan yang sebelumnya masih satu lantai kini telah dua lantai. Lantai 1 tempat parkir sepeda motor. Lantai 2 untuk markas rapat internal.

" Tahun depan kami akan berupaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Kita butuh kesungguhan untuk berbuat yang terbaik untuk institusi, " pungkasnya (OL-13)

Baca Juga: Kejari Depok Selidiki Turap Sungai Sugutamu yang Longsor