PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang menaikan anggaran gaji telah melukai hati publik. Rencana tersebut mencerminkan minimnya kepedulian wakil rakyat terhadap situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit di tengah pandemi covid-19.
"Faktanya mereka justru terlihat tidak peduli dengan situasi dan kondisi ekonomi warga ketika tanpa beban mengusulkan anggaran untuk tunjangan-tunjangan yang mereka terima nanti," kata Lucius, Kamis (3/12).
Angka yang diajukan dalam anggaran 2021 senilai Rp8,3 miliar per anggota dewan merupakan nilai yang fantastis dan tidak masuk akal. Lucius meyakini proses mendapatkan angka tersebut tidak mendadak atau tanpa sengaja.
"Proses pembahasan yang tertutup selama ini menjelaskan hasil berupa RKT dengan angka fantastis itu. Dalam pembahasan yang tertutup, mudah bagi para petualang memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk menenggak keuntungan bagi diri sendiri," tegasnya.
Baca juga: Rencana Kenaikan Gaji DPRD DKI Saat Pandemi Dinilai Beratkan Warga
Dalam aturannya, penentuan tunjangan perumahan untuk anggota dewan diatur dengan asas kepatutan dan kepantasan selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Tetapi, DPRD tidak mempertimbangkan kepatutan angka yang diusulkan terlebih situasi perekonomian yang menurun akibat pandemi.
Kesulitan ekonomi mestinya membuat DPRD mengubah politik anggaran untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Rencana kenaikan anggaran itu semakin aneh karena beberapa pos yang ada di dalamnya juga tak urgen dilakukan pada tahun 2021.
"Jadi secara etis tidak patut rasanya bermain proyek dengan anggaran daerah ketika kebutuhan riil masyarakat DKI sedang sangat perlu dilayani pemerintah daerah. Dampak covid-19 bukan sesuatu yang sederhana untuk diselesaikan sekejap. Karena itu sudah seharusnya anggaran untuk kenikmatan anggota DPRD tak membebani anggaran yang seharusnya untuk penanganan pandemi," tukasnya.(OL-5).
