Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang menaikan anggaran gaji telah melukai hati publik. Rencana tersebut mencerminkan minimnya kepedulian wakil rakyat terhadap situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit di tengah pandemi covid-19.
"Faktanya mereka justru terlihat tidak peduli dengan situasi dan kondisi ekonomi warga ketika tanpa beban mengusulkan anggaran untuk tunjangan-tunjangan yang mereka terima nanti," kata Lucius, Kamis (3/12).
Angka yang diajukan dalam anggaran 2021 senilai Rp8,3 miliar per anggota dewan merupakan nilai yang fantastis dan tidak masuk akal. Lucius meyakini proses mendapatkan angka tersebut tidak mendadak atau tanpa sengaja.
"Proses pembahasan yang tertutup selama ini menjelaskan hasil berupa RKT dengan angka fantastis itu. Dalam pembahasan yang tertutup, mudah bagi para petualang memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk menenggak keuntungan bagi diri sendiri," tegasnya.
Baca juga: Rencana Kenaikan Gaji DPRD DKI Saat Pandemi Dinilai Beratkan Warga
Dalam aturannya, penentuan tunjangan perumahan untuk anggota dewan diatur dengan asas kepatutan dan kepantasan selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Tetapi, DPRD tidak mempertimbangkan kepatutan angka yang diusulkan terlebih situasi perekonomian yang menurun akibat pandemi.
Kesulitan ekonomi mestinya membuat DPRD mengubah politik anggaran untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Rencana kenaikan anggaran itu semakin aneh karena beberapa pos yang ada di dalamnya juga tak urgen dilakukan pada tahun 2021.
"Jadi secara etis tidak patut rasanya bermain proyek dengan anggaran daerah ketika kebutuhan riil masyarakat DKI sedang sangat perlu dilayani pemerintah daerah. Dampak covid-19 bukan sesuatu yang sederhana untuk diselesaikan sekejap. Karena itu sudah seharusnya anggaran untuk kenikmatan anggota DPRD tak membebani anggaran yang seharusnya untuk penanganan pandemi," tukasnya.(OL-5).
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Bank DKI resmi membagikan dividen senilai Rp249,31 miliar atau dengan dividen payout ratio 32% dari laba bersih tahun buku 2024 sebesar Rp779,10 miliar.
Dampak negatif itu mulai dari kemacetan parah, polusi udara, hingga kecelakaan lalu lintas,
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Kenaikan gaji akan dianggarkan pada 1 Maret 2025 dan diterima pada awal bulan April 2025 dari gaji pokok Rp3 juta menjadi Rp4 juta
Industri dengan fluktuasi laba dan rugi yang lebih besar, seperti pertambangan dan jasa pertambangan, cenderung menawarkan proporsi bonus lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid mengatakan para hakim meminta kenaikan gaji sebanyak 142%.
Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa usulan tersebut sangat jauh dari harapan dan tuntutan yang disampaikan oleh para hakim.
Para demonstran juga berbaris melawan pemerintahan baru dan kelompok sayap kanan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved