Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang menaikan anggaran gaji telah melukai hati publik. Rencana tersebut mencerminkan minimnya kepedulian wakil rakyat terhadap situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit di tengah pandemi covid-19.
"Faktanya mereka justru terlihat tidak peduli dengan situasi dan kondisi ekonomi warga ketika tanpa beban mengusulkan anggaran untuk tunjangan-tunjangan yang mereka terima nanti," kata Lucius, Kamis (3/12).
Angka yang diajukan dalam anggaran 2021 senilai Rp8,3 miliar per anggota dewan merupakan nilai yang fantastis dan tidak masuk akal. Lucius meyakini proses mendapatkan angka tersebut tidak mendadak atau tanpa sengaja.
"Proses pembahasan yang tertutup selama ini menjelaskan hasil berupa RKT dengan angka fantastis itu. Dalam pembahasan yang tertutup, mudah bagi para petualang memanfaatkan situasi dan kesempatan untuk menenggak keuntungan bagi diri sendiri," tegasnya.
Baca juga: Rencana Kenaikan Gaji DPRD DKI Saat Pandemi Dinilai Beratkan Warga
Dalam aturannya, penentuan tunjangan perumahan untuk anggota dewan diatur dengan asas kepatutan dan kepantasan selain mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Tetapi, DPRD tidak mempertimbangkan kepatutan angka yang diusulkan terlebih situasi perekonomian yang menurun akibat pandemi.
Kesulitan ekonomi mestinya membuat DPRD mengubah politik anggaran untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Rencana kenaikan anggaran itu semakin aneh karena beberapa pos yang ada di dalamnya juga tak urgen dilakukan pada tahun 2021.
"Jadi secara etis tidak patut rasanya bermain proyek dengan anggaran daerah ketika kebutuhan riil masyarakat DKI sedang sangat perlu dilayani pemerintah daerah. Dampak covid-19 bukan sesuatu yang sederhana untuk diselesaikan sekejap. Karena itu sudah seharusnya anggaran untuk kenikmatan anggota DPRD tak membebani anggaran yang seharusnya untuk penanganan pandemi," tukasnya.(OL-5).
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Jika mengacu pada besaran UMP DKI 2019 Jakarta saat ini ialah Rp 3.940.973,096 maka ada kenaikan sebesar Rp335.376, menjadi Rp4.276.349
Pengusaha memiliki kesempatan hampir 1,5 bulan untuk mengevaluasi apakah memiliki kemampuan untuk melaksanakan kenaikan UMP DKI 2020 sebesar 8,51%.
Jika mengacu pada besaran UMP DKI 2019 Jakarta Rp 3.940.973 maka ada kenaikan sebesar Rp335.376, menjadi Rp4.276.349.
Bagi yang lolos ujian CPNS, maka akan bisa bekerja di lingkungan Pemprov DKI dengan gaji hampir mencapai Rp20 juta tiap bulan.
Dengan mempertimbangkan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris untuk UMP Tahun 2021.
Baco menilai PSI hanya mencari sensasi sesaat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved