Bersama Tangani Pelanggar Prokes

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan diingat kan untuk tegas dalam menanggapi pelanggar protokol kesehatan di Ibu Kota. Anies pun harus berinisiatif untuk melakukan koodinasi dengan seluruh unsur di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta.

Demikian dikatakan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah, kemarin. Menurutnya, upaya bersama itu ter masuk mencegah terjadinya kerumunan seperti kasus di
Petamburan dan Tebet imbas acara Rizieq Shihab. “Semua itu tergantung gubernurnya. Kita semua sudah tahu seperti apa beliau. Harus ada inisiatif mendorong koordinasi di
Forkopimda,” katanya.

Ida menyarankan Anies segera memperbaiki koordinasi antarunsur di Forkopimda. Tujuannya mencegah kerumunan besar tidak terulang. “Kerumunan bisa menjadi stimulus
melonjaknya kasus covid-19,” ujar Ida.

Senada dikatakan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Ia meminta Anies untuk lebih berani dalam menegakkan peraturan yang sudah
dibuat dalam menangani pelanggar protokol kesehatan. Dengan begitu, penegakan aturan bisa dilihat masyarakat tegas penerapannya dan memiliki kekuatan hukum.

“Sekarang tinggal kemauan dari Gubernur DKI Jakarta untuk menegakkan aturan yang ada atau tidak. Jangan sampai peraturan-peraturan ini hanya kuat di atas kertas, tapi lemah
di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya meminta Forkopimda yang terdiri dari gubernur, ketua DPRD, kapolda, kajati, dan Pangdam Jaya menyelisik seluruh regulasi
terkait penerapan PSBB di Jakarta.

Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho mengharapkan Polda Metro Jaya ikut membantu Sat pol PP DKI Jakarta dalam pe laksanaan sanksi.

Ombudsman menilai ada ke salahan penanganan, seperti di Tebet dan Petamburan. Hal itu merupakan kesalahan kolektif karena Forkopimda diduga tidak mampu melakukan
koor dinasi dengan baik dalam proses pencegahan.

Evaluasi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pihaknya sedang melakukan evaluasi terhadap ki nerja jajaran kepala SKPD di Pemprov DKI Jakarta. Evaluasi tersebut diduga karena adanya sejumlah kebijakan fasilitas terhadap kerumunan di acara pernikahan dan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Rizieq Shihab pa da Sabtu (14/11).

“Kita sedang melakukan evaluasi semua, terkait dengan covid-19, terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam beberapa minggu terakhir ini. Nan ti kita akan lihat apa hasil evaluasinya,”
pungkas Riza. (Hld/Put/J-2)