Anies Diminta Pulihkan Kepercayaan Publik Terkait Prokes

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberlakukan PSBB Transisi mulai Senin (23/11) hingga Minggu (6/12) mendatang.

DPRD DKI melihat hal itu menjadi tantangan besar Pemprov DKI Jakarta untuk menekan kasus covid-19. Pasalnya, warga Jakarta sudah banyak yang tidak peduli dengan protokol kesehatan lantaran adanya tebang pilih kebijakan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta mengembalikan kepercayaan publik agar penegakan protokol kesehatan bisa dilakukan dengan ketat. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Fraksi PDI-P Gilbert SImanjuntak.

Baca juga: DPRD DKI: Penurunan Baliho Rizieq Seharusnya Dilakukan Pemprov

“Banyak yang bisa dilakukan, minta maaf ke masyarakat, turunkan TNI dan Polri seperti beberapa minggu lalu sehingga kasus bisa turun, Gubernur dan jajarannya turun ke lapangan, kelompok yang diistimewakan jangan lagi dapat privilege,” tegas Gilbert kepada Media Indonesia, Senin (23/11).

Pasalnya, saat ini, masyarakat telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Warga melihat kurang seriusnya penanggulangan covid-19 disebabkan salah satunya oleh tebang pilih penegakan aturan.

Menurut Gilbert, kepercayaan publik mahal harganya dan harus dibangun kembali. Meski tidak mudah, Anies didorong melakukannya dalam rangka penanggulangan pandemi ini.

Lebih lanjut dipaparkan, Pemprov DKI yang terkesan mengizinkan kerumunan yang muncul beberapa hari ini ikut menyumbang peningkatan kasus covid-19.

Sikap diskriminatif ini menimbulkan kehilangan rasa percaya masyarakat akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani covid-19 padahal masyarakat membayar sangat mahal untuk berkorban dan mematuhi.

“Ini yang terkesan kurang serius karena penegakan protokol kesehatan masih pandang bulu. Makin anjlok sekarang keseriusan menanggulangi covid-19. Kepercayaan/trust itu mahal,” pungkasnya. (OL-1)