PENASIHAT Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mengatakan pihaknya menyambut positif kebijakan pemerintah pusat yang menyetujui pembelajaran jarak jauh diselenggarakan pada tahun depan.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, kebijakan ini adalah berita baik bagi para anak-anak, orangtua, serta guru.
"Berita baik datang dari dunia pendidikan. Sudah lama sekali rasanya, akhirnya Mas Menteri mulai memberi kesempatan untuk anak-anak kembali ke dunia mereka. Saya akhirnya lega sudah. Doa-doa saya dan bu-ibu lainnya terjawab setelah berkali-kali memberi masukan," kata Zita, Minggu (22/11).
Baca juga: Pusat Terbitkan SKB, Pemprov DKI Tak Mau Buru-buru Buka Sekolah
Menurutnya, kebijakan ini seharusnya bisa diputuskan lebih cepat.
"Sebagai unsur Pimpinan DPRD DKI Jakarta yang fokus terhadap pendidikan, saya sangat mendukung keputusan ini. Saya masih tetap dengan pendirian yang sama, bahwa sekolah dan anak-anak adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," jelasnya.
Hal itu terbukti ketika anak menjadi korban setelah PJJ diterapkan. Seperti kasus seorang siswa di Kalimantan yang bunuh diri akibat stres tugas menumpuk dan kasus seorang ibu yang tega membunuh anaknya sendiri akibat emosi sekolah daring.
"Bahkan jika merujuk pada data i-Ready Digital Instruction and Assessment Software, hanya 60% orang dengan pendapatan rendah yang login di Online Learning, sedangkan orang kaya berada di angka 90% yang login di Online Learning. Ini membuktikan PJJ tidak hanya berhasil merenggut nyawa anak, tetapi juga telah mendiskriminasi pendidikan kita," ungkapnya.
Lebih lanjut Zita menyebut penelitian di Irlandia membuktikan dari 56.000 siswa disekolah yang dites, hanya ditemukan 2 kasus di mana anak menularkan ke orangtuanya. Selebihnya adalah kasus orangtua yang menularkan ke anak.
Oleh karenanya, ia percaya sekolah tidak akan menjadi klaster, Gugus Tugas tidak perlu khawatir soal itu.
"Saya berharap Pemerintah mendukung sekolah-sekolah dengan membagikan masker gratis dan menyediakan fasilitas lain untuk menopang penerapan protokol kesehatan di sekolah. Hal itu akan mempermudah sekolah menerapkan prokes dengan baik sebagaimana Jepang, Australia, dan Korea Utara membuka sekolah. Terutama untuk sekolah swasta yang kondisi keuangannya sangat memprihatinkan," kata dia. (OL-1)
