Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PENGUSUTAN kasus dugaan pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani bermasalah karena pihak keluarga dan kuasa hukum menolak untuk dilaksanakannya autopsi.
Sejauh ini, penyidik, khususnya Polda Papua masih bernegoisasi dengan pihak keluarga.
"Karena memang pihak keterangan forensik RS Bhayangkara Makassar mengharapkan untuk autopsinya itu di Mimika. Harus diterbangkan ke Mimika," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Mabes Polri, Rabu (11/11).
Pasalnya, Awi menyebut pihaknya tak merekomendasikan untuk melakukan autopsi di Intan Jaya. Sebab, proses autopsi tidak akan berjalan kondusif apabila dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Baca juga : Polda Banten Tangkap Produsen Madu Palsu
"Inilah yang jadi permasalahan di dalam proses penyidikan. Bagaimana kita menentukan kematiannya? Kalau tidak ada autopsi," ujarnya.
Maka, Awi mengatakan Polda Papua akan terus berusaha mengusut penyebab kematian Yeremia.
"Polda Papua juga terus tidak berhenti sampai di sini masih berusaha. Bahkan besok Wakapolda Papua akan ke Timika untuk berbicara dengan Bupati Intan Jaya," ungkapnya.
Sebelumnya, keluarga Pendeta Yeremia Zanambani menolak proses autopsi jenazah mendiang ayahnya.
Anggota Tim Kuasa Hukum Keluarga Yeremia, Yohanis Mambrasar menuturkan alasan keluarga menklak autopsi dikarenakan adanya bentuk budaya kepercayaan erat dari keluarga yang meyakini bakal ada bencana bila jenazah yang sudah dikebumikan diangkat lagi. (OL-2)
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
DUA jenazah pendulang emas yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan selesai divisum di RSUD Dekai.
Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri AKP Tyan Ludiana Prabowo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi penting lantaran peran humas yang kian krusial.
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Pengambilan sampel darah dan air liur terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak CA dilakukan oleh tim Pusdokkes Polri
Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilakukan melalui dua skema.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved