Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUSUTAN kasus dugaan pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani bermasalah karena pihak keluarga dan kuasa hukum menolak untuk dilaksanakannya autopsi.
Sejauh ini, penyidik, khususnya Polda Papua masih bernegoisasi dengan pihak keluarga.
"Karena memang pihak keterangan forensik RS Bhayangkara Makassar mengharapkan untuk autopsinya itu di Mimika. Harus diterbangkan ke Mimika," ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono di Mabes Polri, Rabu (11/11).
Pasalnya, Awi menyebut pihaknya tak merekomendasikan untuk melakukan autopsi di Intan Jaya. Sebab, proses autopsi tidak akan berjalan kondusif apabila dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Baca juga : Polda Banten Tangkap Produsen Madu Palsu
"Inilah yang jadi permasalahan di dalam proses penyidikan. Bagaimana kita menentukan kematiannya? Kalau tidak ada autopsi," ujarnya.
Maka, Awi mengatakan Polda Papua akan terus berusaha mengusut penyebab kematian Yeremia.
"Polda Papua juga terus tidak berhenti sampai di sini masih berusaha. Bahkan besok Wakapolda Papua akan ke Timika untuk berbicara dengan Bupati Intan Jaya," ungkapnya.
Sebelumnya, keluarga Pendeta Yeremia Zanambani menolak proses autopsi jenazah mendiang ayahnya.
Anggota Tim Kuasa Hukum Keluarga Yeremia, Yohanis Mambrasar menuturkan alasan keluarga menklak autopsi dikarenakan adanya bentuk budaya kepercayaan erat dari keluarga yang meyakini bakal ada bencana bila jenazah yang sudah dikebumikan diangkat lagi. (OL-2)
INSIDEN penembakan pesawat di area bandara Boven Digoel dinilai menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengamanan bandara, terutama di Papua.
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
Indrajaya mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kejahatan, seraya mengatakan pelanggaran tersebut tidak dapat diampuni.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Evakuasi jenazah korban penyerangan KKB menghadapi kendala berat karena lokasi kejadian berada di area hutan lebat dengan akses transportasi terbatas.
Puan lantas menyatakan bahwa DPR RI, khususnya Komisi I dan III, memiliki wewenang konstitusional untuk mengawasi kebijakan pertahanan, keamanan, serta hukum dan HAM.
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved